Bopda di Kota Surabaya Cair Oktober

991

Bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) untuk SMP swasta dicairkan pada Oktober. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan pencairan anggaran tersebut dihitung berdasar jumlah siswa tiap rombel. Dengan anggaran itu, kualitas sekolah swasta diharapkan bisa meningkat.

Menurut Risma, salah satu tolok ukur peningkatan kualitas adalah nilai ujian nasional (UN). Dia menyebut siswa memang tidak hanya bisa dinilai dari UN. Ada banyak bakat yang mereka miliki. Namun, saat ini nilai UN juga bisa dijadikan salah satu penilaian karena sudah menggunakan komputer. “Saya mohon kualitasnya harus ditingkatkan. Tidak ada lagi tarikan kanggo wong sing gak duwe,” ujar Risma di ruang kerjanya kemarin (26/8).

Risma bercerita, bopda diberikan per rombel karena masih ada tarikan saat diberikan per siswa. Akibatnya, siswa tersebut putus sekolah karena tidak kuat membayar. “Tidak mungkin kami mantau day to day. Ketemune setelah beberapa bulan tidak sekolah,” ungkap Risma.

Pemkot memutuskan bopda diberikan Rp 5,3 juta per rombel per bulan. Jumlah total rombel untuk SMP swasta di Surabaya mencapai sekitar 1.800. Pencairan dilangsungkan awal Oktober. Bukan per awal tahun pelajaran baru. Sebab, dananya tersedia setelah ada perubahan anggaran keuangan (PAK) yang selesai dibahas.

Dari hitungan pemkot, bantuan SMP swasta sebelum ada perubahan tersebut mencapai Rp 3 miliar per bulan. Dengan sistem per rombel, bantuan jadi Rp 4,7 miliar per bulan. Jadi, ada selisih sekitar Rp 1,7 miliar. Jika dihitung alokasi tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember, total tambahan yang dikucurkan untuk bopda tercatat Rp 5,1 miliar.

Lebih lanjut Risma juga menyebut ada bantuan lain yang diberikan kepada sekolah swasta. Yakni, Rp 1 juta per bulan untuk tunjangan tambahan penghasilan guru. Dana tersebut dikucurkan dengan berbagai persyaratan untuk guru yang bersangkutan dan sekolah tempat guru bernaung.

“Saya ndak mau guru ini dipotong dengan alasan dienggo operasional. Makanya, aku sampaikan bahwa kita harus ada anggaran dan itu langsung ditransfer ke rekening guru, tidak lewat siapa-siapa,” tegas Risma.

[Selengkapnya …]