Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membutuhkan data pajak milik kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk menelusuri potensi kerugian negara Rp 1,12 triliun di sektor minyak dan gas bumi (migas).
“Kami kesulitan menindaklanjuti temuan di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2014 karena terbentur oleh aturan yang melarang pemberian data wajib pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada pihak lain,” kata Ketua BPK, Harry Azhar Azis. Untuk itu, pihaknya berharap Kemenkeu memberi otorisasi yang memungkinkan BPK mendapatkan data wajib pajak migas.
