Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu anggota Panel Auditor Eksternal badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan dukungan dalam upaya perbaikan tata kelola di lingkungan PBB. Hal itu disampaikan Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara saat mengikuti sidang ke-58 Panel Auditor Eksternal di Roma, Italia, pekan lalu.
Panel Auditor Eksternal adalah forum para auditor eksternal pada 44 badan PBB yang terdiri atas para ketua badan pemeriksa keuangan dari 13 negara, yaitu Inggris, India, Indonesia, Tanzania, Ghana, Filipina, Swiss, Jerman, Italia, Kanada, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Sidang panel tahun ini menghasilkan kesepakatan yang dijadikan rekomendasi kepada PBB.
Rekomendasi itu antara lain reformasi pengelolaan keuangan, penguatan mekanisme tindak lanjut rekomendasi, penguatan cost control untuk setiap proyek PBB, formula employees benefit liabilities, dan komunikasi komite audit, termasuk kesepakatan untuk penerapan revisi International Standard Audit (ISA) 701 tentang format laporan audit keuangan pada tiap-tiap badan PBB.
“BPK mendukung semua rekomendasi yang disampaikan panel kepada Setjen PBB untuk tata kelola badan-badan PBB,” demikian keterangan tertulis kemarin.
Ketua BPK didampingi delegasi BPK, terdiri atas Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Bahtiar Arif, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK R Yudi Ramdan Budiman, dan Kepala Subbagian Multilateral pada Biro Humas dan KSI BPK Ade Gumilar.
BPK juga mengusulkan agar panel mempertimbangkan pengembangan pendekatan audit bersama untuk dapat memeriksa implementasi program-progam Sustainable Development Goals (SDGs) pada badan PBB.
