Seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten dan kota se-Jatim berkumpul di The Sun Hotel kemarin (28/4). Mereka mendapat arahan langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, selama ini penggunaan anggaran oleh KPU dalam pemilihan bupati (pilbup) sudah lebih bagus. Temuan-temuan dari tahun sebelumnya sudah diperbaiki oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik. “Saya tidak berani mengatakan laporan KPU secara keseluruhan. Tapi, posisinya saat ini masih wajar tanpa pengecualian (WTP),” ungkapnya.
Dia menyebutkan, total belanja KPU Jatim pada pemilihan gubernur (pilgub) senilai Rp 30 miliar. Temuan BPK hanya sedikit. Yakni, masih di bawah 3 persen dari total belanja. Karena itu, BPK memberikan opini WTP. “Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kelalaian. Tidak ada kasus pidana. Mereka berhak mendapatkan WTP,” jelasnya.
Saat ini, papar Harry, BPK belum bisa memaparkan hasil pemeriksaan laporan keuangan KPU pada pilkada 2015. Dia mengatakan, sebenarnya laporan keuangan tersebut sudah diserahkan kepada BPK pada Maret lalu dan kini masih diperiksa. Dia berharap bisa memberikan opini Mei mendatang.
