BPK Jatim tengah melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah serta
pengujian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya laporan keuangan Pemkot Surabaya.
Kepala BPK Jatim Karyadi mengatakan proses yang sedang dijalankan oleh badan yang dia pimpin itu masih tahap awal sebelum pelaksanaan audit yang diperkirakan berlangsung pada Maret 2024. “Mudah-mudahan ini kan lagi berlangsung pemeriksaan. Artinya ini masih kita lakukan pengujian. Ini baru pendahuluan. Insyaallah tanggal 5 Maret, nanti baru unaudited itu diserahkan ke BPK, dan nanti baru dilakukan pemeriksaan 60 hari, baru ada hasilnya,” ujarnya ditemui detikJatim usai pengarahan kepada jajaran Pemkot Surabaya di Balai Kota, Rabu (31/1/2024).
Berdasarkan catatan BPK, dari sudut sistem pengendalian internal hal itu sudah dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya. Namun pemerintah daerah juga perlu memperhatikan beberapa hal, seperti pencatatan aset daerah dan pengadaan mutasi agar tidak terlewat. “Padahal barangnya ada, kontraknya ada, lupa mencatat. Tapi, kalau Kota Surabaya ini sudah agak minim,” ujarnya.
Karyadi juga meminta Pemkot Surabaya agar lebih memperhatikan tempat usaha yang terkendala pembayaran. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi restoran, pajak hotel, termasuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Oleh karena itu BPK Jatim mendorong perbaikan kebijakan maupun aturan yang sudah berjalan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat maupun pelaku usaha. Sehingga tidak memberatkan masyarakat. Pihaknya juga berkomitmen menguji pengendalian sistem internal setiap Pemda. Tentunya untuk mencegah adanya pihak yang menyalahgunakan wewenang.
“Jadi supaya tidak ada oknum yang bermain-main, tetapi kalau di Surabaya baik terus, istilahnya WTP (wajar tanpa pengecualian),” ujarnya.
Sementara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan TLHP BPK yang dilakukan oleh pihaknya terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga 2023. Tepatnya setelah ia menjabat sebagai wali kota. “Pada tahun 2021 TLHP BPK yang sudah dilakukan mencapai 63%, kemudian di tahun 2022 menjadi 93%. Semester pertama 2023 ini 95%, ada rekomitmen dengan bimbingan BPK dan InsyaAllah selesai di semester 2 2023 ini sampai 97%. Harapan kami di tahun 2024 bisa 100%,” katanya.
Sumber: detik.com
