Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan keprihatinannya atas kesenjangan ekonomi yang terus naik selama era reformasi. Kenaikan kesenjangan tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah selama ini ada yang kurang tepat.
Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup besar dan terus meningkat. Hanya saja dalam implementasinya kenaikan anggaran tersebut belum diikuti kenaikan kesejahteraan rakyat.
“Besarnya APBN belum diikuti kenaikan kesejahteraan rakyat. Saat ini APBN mencapai Rp 2.000 triliun lebih, tapi kesenjangan makin tinggi. Ini harus dikoreksi dan evaluasi,” ujar Harry Azhar Azis saat menjadi keynote speaker dalam Rembuk Nasional II Jaringan Indonesia yang bertajuk “Merumuskan Blue Print Jalan Baru Ekonomi Indonesia” di Jakarta.
Lebih lanjut Harry menegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Artinya kesejahteraan harus menjadi ukuran bagi keberhasilan seorang pemimpin. Jika kesejahteraan naik, seorang pemimpin tersebut dianggap berhasil. Namun jika yang muncul kesenjangan dan kemiskinan, pemimpin tersebut tidak boleh dipilih lagi.
“Kami di BPK sedang merumuskan bagaimana penggunaan anggaran harus mampu menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan,” ujar mantan anggota DPR itu.
Menurut dia, perbandingan rasio gini di masa reformasi dengan masa lalu (orde baru) menunjukkan tingkat kesenjangan yang terus meningkat. Pada masa orde baru rasio gini 0,31 sementara pada masa reformasi angka rasio gini mencapai 0,42. “Artinya kesenjangan di era reformasi makin tinggi, padahal dulu reformasi digerakkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Inilah tantangan pemerintah dalam kebijakan ekonomi,” ujar dia.
Dengan kondisi rasio gini yang besar tersebut, menurut dia, rawan terjadi kekerasan sosial dan bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Indonesia.
