Bupati Blitar Herry Noegroho dan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Blitar bepergian bersama ke Medan, Sumatera Utara (Sumut) sejak Selasa (8/9) lalu. Selain urusan dinas, “pelesiran” yang dibiayai uang negara itu informasinya sekaligus menjadi ajang pesta perpisahan akhir jabatan. Sebab pada Januari 2016 mendatang, Herry tidak lagi menjabat kepala daerah Kabupaten Blitar.
Selain Bappeda, pimpinan Disnakertrans juga hadir di sana. Menurut informasi, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum juga ikut. “Nglencer” massal itu dilakukan secara sarimbit, yakni membawa pasangan masing-masing.
Koordinator LSM Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Moh Triyanto menegaskan, kunjungan kerja (kunker) kedinasan sering hanya kamuflase. Kunker sering hanya menjadi modus menghamburkan uang negara. Di sisi lain, kata Triyanto, upah sembilan bulan bagi 850 honorer K2 di Dinas Pendidikan belum dibayar. Ada anggaran Rp 6,3 miliar (gaji K2) yang dicurigai sengaja diendapkan.
Triyanto mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan mengaudit. Sebab anggaran perjalanan dinas rentan diselewengkan.
Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas Pemkab Blitar Puguh Imam Santoso membenarkan Bupati Herry Noegroho berada di Medan. Namun, dia menolak keberadaan dikatakan pelesir untuk melangsungkan acara perpisahan jabatan. “Pak Bupati memang ke Medan, namun untuk acara kunjungan kerja,” ujarnya.
Dari Sumut, Bupati Herry pada Rabu (9/9) bersama rombongan diketahui bertemu Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan bersama jajarannya. Herry Noegroho mengatakan, kedatangan mereka ke Kota Tebingtinggi bukan hanya sekedar berkunjung biasa, tetapi belajar dan mengetahui informasi serta pengetahuan dari Kota Tebingtinggi.
