Dana sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2017 yang hampir Rp 1 triliun terus menjadi perbincangan di dewan. Agar tidak simpang siur, Komisi B DPRD Sidoarjo berencana mengadakan rapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo besok (16/1).
”Sembari menunggu hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kami akan panggil BPKAD. Sebab, saat ini mereka pasti sudah tahu berapa silpa APBD 2017,” kata Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto.
Tentu, dewan tidak ingin sekadar mengetahui kepastian besaran silpa APBD itu. Tapi, legislatif juga ingin mengetahui serapan anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sepanjang 2017. OPD mana yang serapannya tinggi dan yang rendah. Selain itu, mereka ingin mengetahui pos yang menerapkan efisiensi dan yang anggarannya tidak terserap.
”Kami ingin mengetahui secara detail. Dengan begitu, teman-teman di dewan bisa melakukan kontrol sekaligus evaluasi secara tepat untuk disampaikan ke eksekutif,” papar wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut.
Langkah itu disebut sebagai pembentuk perbaikan kinerja. Sebab, kalau tidak ada evaluasi, bisa-bisa kinerjanya tetap sama. Ujung-ujungnya, pembangunan kembali tidak optimal. ”Masukan dari hasil rapat dengan BPKAD tersebut tentu demi kebaikan jalannya pembangunan dan pemerintahan di Sidoarjo. Juga, untuk kebaikan publik,” jelas Bambang.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo Achmad Zaini menjelaskan, pihaknya sudah mendengar usulan percepatan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2018. Namun, tentu tim anggaran akan melakukan rapat lebih dahulu. Seluruh kepala dinas bakal dikumpulkan untuk mengurai satu per satu anggaran di OPD. ”Kami harus menemukan dinas mana yang menyumbang silpa terbesar,” ucapnya
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan tetap bersikukuh meminta pemkab segera mempercepat PAK. ”Seperti kami sampaikan, ini bisa seperti fenomena roti gulung. Kalau tidak terobosan, peluang silpa semakin besar ke depan,” paparnya.
Dia mengatakan, dana ”celengan” itu harus ditambahkan ke program prioritas. Yakni, penanganan banjir seperti membangun tiga pintu air di Waru, Sidokare, dan Jabon. Selama ini pembangunan pintu air tersebut terhambat karena keterbatasan biaya.
Lalu, mengurai kemacetan seperti menuntaskan frontage road (FR). Progres proyek jalan pendamping jalur arteri dari Waru sampai Buduran itu hingga kini melambat. ”Saat ini jalur Sidoarjo sudah semakin macet. Perlu terobosan kebijakan agar kemacetan terurai,” paparnya.
