Akibat konflik kepengurusan partai politik (parpol) yang berada di DPP, berakibat hangusnya dana bantuan politik (banpol) di tingkat Kabupaten Sampang. Di antaranya berdasarkan data di Bakesbangpol Sampang, dua partai politik yang tidak mengajukan pencairan banpol sejak TA 2015 yakni PPP dan Partai Golkar.
Rudi Setiadi, Kepala Bakesbangpol Sampang, membenarkan informasi mengenai dana banpol PPP Sampang yang mulai tahun 2015 dan tahun 2016 berjalan ini tidak diambil alias tidak mengajukan akibat konflik kepengurusan. Bahkan untuk tahun 2015 hangus dan sudah kembali pada kas daerah (kasda).
“Berdasarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2015, memenuhi permintaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, jumlah bantuan PPP Sampang yang jumlah anggota yang duduk di DPRD 7 kursi, total dana yang tidak diambil sebesar Rp 193.849.816. Tidak hanya PPP yang tidak mengajukan dana banpol tersebut, namun Partai Golongan Karya (Golkar) yang memiliki 2 kursi di DPRD Sampang juga tidak mengajukan karena konflik kepengurusan, dengan jumlah besar bantuan sebesar Rp 62.855.784,” terang Rudi.
