Tak semua partai politik bersedia menerima kucuran dana triliunan dari APBN. Ada beberapa parpol yang belum sepakat lantaran penggunaan dana itu akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya masih menghitung biaya yang dibutuhkan partai. Mulai dewan pimpinan pusat (DPP) hingga dewan pimpinan daerah di kabupaten/kota. “Bukan hanya partai di pengurusan pusat,” terangnya.
Menurut dia, perwakilan sepuluh partai sudah dikumpulkan untuk membahas pendanaan itu. Mereka diminta memberikan masukan dan menyampaikan biaya yang selama ini dibutuhkan. Dari pertemuan tersebut, KPK bisa mendapatkan gambaran biaya yang dibutuhkan setiap partai. Tentu tidak sama biaya antara partai satu dan yang lain.
Di depan para perwakilan partai, alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu juga menyampaikan sistem pencairan dan sistem pengawasan anggaran. Dana yang diberikan tersebut berupa hibah. Jadi, anggaran dicairkan kepada DPP. Selanjutnya, mereka memberikannya kepada pengurus partai di setiap daerah. Pengawasannya akan diaudit setiap tahun oleh BPK.
Tampaknya, lanjut dia, ada beberapa partai yang berkeberatan jika harus diaudit. Terutama mereka yang mempunyai dana besar. Tentu mereka harus mengubah keuangan partai. Itu tidak mudah. “Kalau diaudit, semua harus klir,” paparnya. Selain mengaudit, pihaknya akan menyusun kode etik penggunaan anggaran dan sistem rekrutmen partai. Selama ini rekrutmen dilakukan sesuai keinginan petinggi partai. Dia belum mengetahui seperti kode etiknya karena sekarang masih dibahas.
Mantan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali itu mengatakan, dengan pendanaan yang dilakukan pemerintah, partai tidak lahi mengandalkan uang dari kader. Kader tidak lagi ditekan untuk mencari uang partai. Selama ini ada kader yang melanggar hukum saat mencari uang untuk partai. Jika partai sudah didanai pemerintah, hal tersebut tidak boleh terjadi lagi.
Rencana pendanaan untuk partai itu sudah disampaikan ke Komisi III DPR. Banyak yang menyambut baik rencana tersebut. Bahkan, ada anggota dewan yang mengeluh karena selama ini harus mencari uang untuk partai. Jika sudah didanai pemerintah, mereka tidak perlu lagi mencari uang. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan partai? Pahala mengatakan, sebelumnya muncul angka Rp 1 triliun. Namun, angka itu hitungan kasar. Perkiraan sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan partai bisa Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun.
