Diknas Sidoarjo menolak laporan realisasi anggaran yang dikeluarkan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yang menyebutkan Silpa Diknas Rp 333,539 miliar. Angka ini tak sesuai data Diknas yang menyebutkan angkanya hanya Rp 47,431 miliar atau 4% dari anggaran dinas.
Kadiknas Sidoarjo, Dr Mustain Baladan, Rabu (17/1) kemarin, memprotes keras laporan yang dikeluarkan BPKAD karena memasukkan belanja tidak langsung sebesar Rp 212,310 miliar sebagai Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) serta BOSReg (Bantuan Operasional Sekolah Regional) sebesar Rp 93 miliar sebagai Silpa. ”Bagaimana menghitungnya, kok belanja tidak langsung dan Bosreg masih ada Silpanya,” ujarnya.
Apa yang oleh BPKAD disebutnya sebagai Silpa, BOSreg itu merupakan bantuan pemerintah pusat yang diturunkan melalui Pemprov Jatim. Dalam realisasinya, seluruh kebutuhan anggaran BOSReg untuk sekolah SD dan SMP di Sidoarjo tersebut ditransfer langsung ke sekolah masing-masing, tanpa melalui kasda daerah Sidoarjo.
Diknas hanya mencatat saja berapa uang yang disalurkan serta mencatat aset sekolah yang dibeli melalui dana BOSReg. ”Tidak sepeserpun dana BOSReg yang mampir ke Kasda,” ujarnya. Pihak Diknas Sidoarjo hanya menginventarisir permintaan dan kebutuhan sekolah. Dengan data itu, kemudian dilaporkan ke Pemprov Jatim. Perencanaan Diknas sudah matang ketika sekolah menerima bantuan tersebut yang mengalir 100%.
Tidak ada uang sisa dari BOSReg, apalagi BPKAD membuat laporan resmi ke DPRD bahwa Silpa BOSReg sebesar lebih Rp 93 miliar. Uang itu sudah terpakai semua oleh sekolah, sehingga patut dipertanyakan bagaimana BPKAD bisa membuat laporan seperti itu.
Hal lain yang dipersoalkan Mustain, adalah BPKAD menyebutkan ada Silpa belanja tidak langsung sebesar lebih Rp 212 miliar. Sangat tidak masuk akal ada Silpa belanja tidak langsung sebanyak itu, uang Belanja Tidak Langsung itu buat membayar gaji.
Kecewa dengan laporan anggaran BPKAD, ia langsung mengirimkan surat bantahan yang berisi penjelasan masalah ini ke Sekkab Sidoarjo dengan tembusan ke Ketua DPRD Sidoarjo, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda.
Ia tidak kuatir kehilangan jabatan kendati mempersoalkan masalah ini. ”Silahkan kalau diganti, karena mengungkap kebenaran. Saya tidak mau disudutkan oleh laporan yang salah,” katanya dengan nada keras.
Kepala BPKAD Sidoarjo, Ny Noer Rochmawati, menyerahkan bukti laporan keuangan Diknas ke DPRD Sidoarjo yang menyebutkan Diknas berada dalam posisi paling atas Silpanya dengan angka Rp 333,539 miliar.
Justru Diknas telah melakukan efisiensi sehingga Silpanya menjadi sangat rendah, seperti anggaran untuk beli ban baru tidak dilakukan karena ban mobil masih bisa dipakai.
