Porsi anggaran belanja terbesar dalam RAPBD Jatim 2021 berada di urusan pendidikan. Anggaran belanja yang dialokasikan ke Dindik Jatim itu mencapai Rp 12,4 triliun atau 38,33 persen. Sedangkan untuk ekonomi Rp 1,6 triliun.
Alokasi terbesar pada sektor pendidikan itu pun disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di sidang paripurna bertajuk Nota Keuangan Rancangan Perda Provinsi Jatim tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
Menyikapi hal ini, anggota Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi menilai Pemprov Jatim tidak konsisten dalam melakukan perbaikan ekonomi masyarakat yang terpuruk saat ini akibat pandemi covid-19. Hal ini tampak dengan kecilnya anggaran yang dipatok untuk pemulihan ekonomi Jatim di tahun 2021.
“Saat ini sedang krisis di tengah pandemi Covid-19. Seharusnya anggaran untuk pemulihan ekonomi besar, jangan hanya Rp 1,6 triliun. Sangat memprihatinkan sekali dan tidak memperhatikan anggaran yang pro rakyat,” ujarnya, Selasa (17/11).
Menurut Daniel, yang ironis lagi dari dana pemulihan ekonomi, dana untuk (Usaha Mikro Kecil Menengah) UMKM yang seharusnya menjadi prioritas dari Pemprov Jatim dalam upaya pemulihan ekonomi di Jatim, ternyata juga tidak siginifikan anggaran yang dipatok.
“UMKM ini penting sekali sebagai penyumbang terbesar bagi perekonomian di Jatim, terlebih dalam menyumbang lapangan pekerjaan. Di Jatim UMKM cukup banyak dan menyebar, masa hanya dianggarakan 87 miliar. Mana katanya kita angkat lagi UMKM yang terpuruk,” jelas Daniel.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, jika anggaran pemulihan ekonomi sebesar itu, maka jangan berharap banyak adanya perbaikan ekonomi dijatim yang saat ini terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Ayolah, kalau memang kita mau konsentrasi perbaikan ekonomi, ya kita naikkan anggaran pemulihan ekonomi, sebelum RAPBD ini di gedok,” pungkasnya.
