Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto mengingatkan eksekutif dalam menyusun perencanaan anggaran. Karena dengan perencanaan yang matang dapat meminimalisir angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam setiap APBD berjalan.
Sehingga lembaga wakil rakyat ini mengajak pemerintah setempat kompak dalam menyelesaikan pembangunan daerah sesuai APBD tahun 2018. Sebagai langkah nyata masing-masing SKPD harus bekerja maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran yang dimulai sejak menyusun perencanaan anggaran agar tidak memunculkan SILPA yang besar.
”Memang selama ini terungkap ketika ada penyampaian laporan pertangungjawaban bupati juga menyampaikan terkait SILPA, makanya harus dimulai dengan perencanaan anggaran yang baik,” kata Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi.
Pandangan lain dilontarkan salah satu kritikan F Sakdiyah, dari Fraksi PPP terkait dengan munculnya banyak SILPA dan pelaksanaan dana BOS yang dianggap belum adanya Perbup.
”Kami dari Fraksi PPP mempertanyakan kinerja eksekutif yang tak maksimal sehingga terjadi SILPA yang begitu besar. Selain itu dana BOS di Dinas Pendidikan juga masuk dalam pantauan kami terlebih pada pelaksanaannya, apakah dibenarkan jika pelaksanaan BOS tidak diikuti oleh Perbup,” katanya.
Lebih lanjut disampaikannya, sebagai fungsi pengawasan memang sudah menjadi tugas para dewan melakukan kontrol terhadap program pemerintah daerah. ”Kita hanya menampung semua hasil pantauan dari setiap fraksi setahun kemarin,” kata politisi PDIP Kabupaten Mojokerto.
Selain rekomendasi masalah SILPA, dewan juga menghimbau kepada para satuan kerja pemerintah daerah agar bekerja sesuai koridor yang ada. Para wakil rakyat juga meminta pemda mendorong komitmen SKPD demi tertibnya administrasi dan aset sebagaimana harapan kita semua setelah meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
”Pimpinan daerah harus lebih giat lagi melakukan monitoring terhadap kinerja SKPD,” pungkasnya.
