Wakil rakyat dari anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Situbondo, Hadi Prianto menemukan anggaran sangat fantastik di dalam Rancangan APBD tahun 2020.
Satu di antaranya ada anggaran honor untuk kegiatan pegawai yang nilainya tembus hingga mencapai 146 miliar rupiah. Setelah dikalkulasi, dana anggaran honor kegiatan pegawai itu hampir mencapai 40 persen dari nilai belanja barang dan jasa.
Selain anggaran tersebut tidak masuk akal, karena para pegawai di Pemkab Situbondo sudah mendapatkan gaji serta tunjangan perbaikan penghasilan pegawai atau TPPP.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, rancangan APBD tahun 2020 Situbondo mencapai Rp 1,745 triliun lebih. Dari anggaran tersebut terbagi dalam dua pos anggaran, di antaranya untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung atau biasa disebut dengan anggaran untuk publik.
Untuk belanja tidak langsung atau belanja rutin pegawai dianggarkan Rp 1,033 triliun dan untuk belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 794, 330 miliar.
Menurut Hadi Prianto, di dalam anggaran belanja langsung tersebut ada belanja pegawai sebesar Rp 146, 551 miliar dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 388,36 miliar. Termasuk kata Hadi, untuk belanja modal sebesar Rp 258, 939 miliar juga dianggarkan oleh Pemkab Situbondo.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo itu menambahkan, besarnya honor pegawai di pos anggaran belanja langsung atau kegiatan pembangunan sangat membebani APBD.
“Ini sebuah pemborosan karena setiap kegiatan pembangunan masih ada anggaran honor bagi pegawai. Itulah yang dapat menyebabkan anggaran pembangunan mahal di ongkosnya,” beber politisi Partai Demokrat itu.
Masih kata Hadi Prianto, besaran honor kegiatan pegawai di dalam Rancangan APBD 2020 nilainya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan APBD tahun 2019 yang hanya mencapai Rp 80 miliar.
Bayangkan saja, ungkap Hadi, jika jumlahnya sama seperti tahun 2019 ini, maka bisa dipastikan akan ada nilai penghematan sekitar 66 miliar rupiah.
“Saya meminta agar anggaran honor kegiatan bagi pegawai sebesar 146 miliar itu segera dikoreksi. Keberatan itu sebenarnya sudah pernah saya sampaikan namun tetap tidak direspon sehingga tidak ada perubahan,” papar Hadi.
