Komisi C DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim segera menertibkan aset daerah yang dikuasai penghuni liar guna memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, Komisi C DPRD Jatim banyak menemukan aset daerah digunakan tidak semestinya.
“Kami berharap Pemprov bisa segera menyelesaikan permasalahan penghuni liar yang menguasai aset daerah. Selain itu, kami juga mendorong kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menginventarisasi aset yang dapat dimaksimalkan guna meningkatkan PAD,” kata kata Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha di Surabaya, Rabu (19/3/2025).
Yudha mengatakan dalam pembahasan di Komisi C, penertiban menjadi langkah terbaik agar aset-aset daerah yang selama ini belum optimal bisa dikelola lebih baik dan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah khusunya bagi Pemprov Jatim.
Politikus Golkar ini juga menyoroti adanya beberapa aset daerah yang diduga dimanfaatkan pihak tertentu secara ilegal tanpa perjanjian resmi maupun kontribusi ke kas daerah. Salah satunya adalah aset yang dikelola oleh salah satu dinas, namun digunakan tanpa ada kejelasan administrasi dan tidak memberi pemasukan ke daerah.
“Kami khawatir ini hanya fenomena puncak gunung es. Jika tidak segera ditertibkan, bisa jadi ada lebih banyak aset yang dikelola tanpa aturan jelas. Ini tentu merugikan daerah,” ujarnya.
Komisi C DPRD Jatim, lanjut Yudha akan terus mendorong optimalisasi aset daerah sebagai salah satu strategi menutup defisit PAD yang mencapai Rp 4,1 Triliun akibat opsen pajak.
Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim ini, selama ini ada progres dalam pengelolaan aset, dan pihaknya mengapresiasi langkah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.
Namun, ia menilai masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan seluruh aset yang belum termanfaatkan dapat dikelola secara optimal.
“Optimalisasi aset ini sangat penting. Kami juga mengusulkan agar Pemprov mengadakan pameran aset di berbagai wilayah guna menarik minat investor. Dengan begitu, aset yang menganggur bisa dimanfaatkan, tenaga kerja terserap, dan PAD meningkat,” katanya.
DPRD Jatim pun mengimbau BPK untuk terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dalam upaya menertibkan dan memaksimalkan aset daerah demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: detik.com
