Janji Komisi B DPRD Sidoarjo untuk menelusuri tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada APBD 2017 dibuktikan. Kemarin (16/1) komisi yang membidangi keuangan itu mengundang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo.
Berdasar data BPKAD, ternyata ada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi penyumbang ’’celengan’’ terbesar. Yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dikbud) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Jumlah dana yang tidak terserap dari dua OPD tersebut mencapai ratusan miliar.
Anggaran di Dikbud yang tidak terserap mencapai 23 persen atau ada Silpa Rp 333,5 miliar. Adapun, anggaran di Dinas PUPR yang belum dimanfaatkan sebesar Rp 258 miliar. Dari sisi persentase, serapan Dinas PUPR di bawah Dikbud. Di Dinas Perumahan dan Permukiman (perkim), anggaran yang tidak terserap juga cukup besar (selengkapnya lihat grafis).
Menurut Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto, data BPKAD tentang silpa APBD 2017 yang menembus Rp 909 miliar itu harus menjadi evaluasi bersama. ”Data ini sudah gamblang. Sudah seharusnya bupati bisa melakukan evaluasi dengan cermat,” ujarnya.
Evaluasi itu, lanjut dia, tidak hanya menyangkut penyebab banyaknya anggaran yang tidak terserap. Namun, juga mengenai perencanaan ke depan. ”Yang tidak kalah penting adalah evaluasi terhadap kinerja OPD. Bagi yang tidak maksimal, tentu bisa dievaluasi posisi atau mungkin perlu penyegaran,” katanya.
Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus. Dia berharap bupati memberikan reward dan punishment kepada seluruh OPD atas kinerjanya selama ini. ”Kalau tidak ada itu, mereka akan bekerja landai-landai saja,” tegas wakil rakyat asal PAN tersebut.
Emir menambahkan, besarnya silpa tidak semata disebabkan serapan yang tidak maksimal. Bisa jadi, lanjut dia, juga disebabkan transparansi OPD ketika pembahasan silpa. ”Misalnya, mereka memilih menyebut angka kecil. Dengan demikian, saat pembahasan anggaran, TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) selalu membuat prediksi silpa yang kecil. Ini seperti saat pembahasan RAPBD 2018,” katanya.
Sebelumnya, BPKAD memang mengklarifikasi bahwa besaran silpa pada APBD 2017 tidak sampai angka Rp 1 triliun. Tapi, ’’hanya’’ berkisar Rp 909 miliar. Namun, angka itu pun masih bisa berubah. Sebab, perhitungan masih terus berjalan. Di antaranya, dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler triwulan empat. Sejauh ini, perhitungan yang sudah tuntas adalah silpa kas daerah sebesar Rp 816 miliar dan silpa BULD (badan usaha layanan daerah) yang mencapai Rp 47 miliar. Adapun, silpa BOS reguler sampai triwulan ketiga Rp 46 miliar.
”Belajar dari ini, tentu ke depan penyerapan harus lebih baik,” ujar Sekda Sidoarjo Djoko Sartono.
