Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) mulai dibahas pekan ini. Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya memberikan usulan, mulai optimalisasi perusahaan daerah hingga transportasi massal.
Anggota Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Supariono mengatakan, masalah di internal badan usaha milik daerah (BUMD) harus segera diselesaikan. Pada 2020, realisasi pendapatan dari BUMD sekitar 22 persen. Banyak pula yang mengalami kerugian.
Satu-satunya BUMD yang untung hanya PDAM Surya Sembada. ’’Banyak pula posisi direktur utama (Dirut) BUMD yang kosong,” kata Tjutjuk.
Khusus untuk PD Pasar Surya, Tjutjuk berharap pemkot bisa memberikan perhatian lebih. Sebab, BUMD pengelola puluhan pasar tradisional itu dinyatakan tidak sehat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia mendapatkan laporan, masih ada utang perusahaan sebesar Rp 13 miliar yang harus diselesaikan. ’’Reformasi BUMD perlu dilakukan untuk memperbaiki performa dan kinerja perusahaan milik pemerintah,” terangnya.
Yang tidak kalah penting adalah pemerataan fasilitas kesehatan. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya itu mengatakan, belajar dari penanganan pandemi Covid19 ini, pemkot memang perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. ’’Bukan untuk tahun ini karena tidak ada anggaran. Bisa untuk tahun berikutnya setelah pandemi berakhir,” tuturnya.
Saat ini beberapa kelurahan memang sudah memiliki puskesmas. Namun, persebarannya belum merata. Jika melihat jumlah penduduk Surabaya yang mencapai 3 juta, pemerataan puskesmas di setiap kelurahan sangat diperlukan. ’’Termasuk pembangunan rumah sakit di wilayah timur yang memang dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Program-program pro-gender juga harus disusun dengan baik dalam RPJMD Kota Surabaya 2022–2026. Di tingkat Jawa Timur, indeks pembangunan manusia (IPM) Surabaya memang tertinggi. Namun, indeks pembangunan gender (IPG) masih peringkat ke-9.
Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya William Wirakusuma secara khusus menyoroti masalah transportasi umum. Menurut William, pemkot bisa mengoptimalkan transportasi massal yang dimiliki untuk pengembangan potensi pariwisata. Mulai wisata alam sampai wisata heritage.
Apalagi, pemkot saat ini sedang mengembangkan badan layanan umum daerah (BLUD) untuk mengelola Suroboyo Bus. Jika dioptimalkan untuk mendukung sektor wisata, pengelola kendaraan jenis low deck bus itu bisa lebih mandiri secara keuangan. ’’Sistem pembayaran cashless, pembangunan dan integrasi dengan moda transportasi lain juga perlu secara bertahap dilaksanakan,” jelas anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya itu.
