Fraksi Persatuan Indonesia Sejahtera (PAS) yang terdiri dari Partai PKS, Gerindra dan PPP menyoroti dan mempertanyakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait permasalahan investasi permanen dan aset yang mengakibatkan hasil pemeriksaan BPK masih dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2016.
Ini disampaikan oleh fraksi PAS dalam sidang paripurna penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap perubahan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2016, Senin (3/7) siang.
Juru bicara fraksi PAS Alwi Burhanudin, meminta bupati memberikan penjelasan tentang hal ini dan langkah-langkah yang akan diambil. Selain itu, juga dipertanyakan tentang capaian realisasi dari masing OPD terkait target yang dibebankan. Ada lima OPD yang realisasi pencapaiannya di bawah 60 persen, antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 51,19 persen, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 41,15 persen, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 36,00 persen, Dinas Kelautan Perikanan 52,84 persen, dan Kelurahan Kelautan 0,00 persen.
Ditambahkan Alwi, dalam realisasi belanja yang mencapai 90,87 persen dianggap sudah lumayan walupun belum mencapai 100 persen. Pencapaian ini sudah lebih baik dari tahun 2015 82,95 persen. Di tahun-tahun berikutnya diharapkan bisa lebih baik.
