Sikap Fraksi PKB DPRD Surabaya masih tetap teguh pada pendiriannya. Mereka bersikeras agar pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (PAPBD) Surabaya dihentikan sementara. Sebab, belum ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait LKPj APBD 2019.
Kengototan tersebut ditegaskan dalam rapat paripurna pada Sabtu (26/9). Bukan hanya PKB yang memberikan kritik tajam kepada pemkot. Fraksi PAN-PPP pun sama.
Wakil Ketua FPKB Mahfudz menjelaskan, pihaknya meminta agar pembahasan anggaran dihentikan sementara. Sebab, hingga saat ini belum ada hasil audit dari BPK yang dilampirkan. “Beberapa waktu lalu sempat dikasih (audit BPK, Red). Tapi, hanya satu lembar dan itu bukan hasil yang menjelaskan detail pemeriksaan secara terperinci,” ujar Mahfudz kemarin (27/9).
Dia menyatakan, sikap Fraksi PKB tidak berubah sejak pembahasan laporan kerja pertanggungjawaban (LKPj) wali kota dua bulan lalu. FPKB juga meminta agar pembahasan dihentikan karena belum ada audit dari BPK. Dia menilai hasil audit dari BPK sangat penting dan dibutuhkan sebelum masuk ke pembahasan anggaran. Sebab, dari hasil audit tersebut, dewan bisa memberikan sikap dan keputusan terkait rancangan kebijakan anggaran yang diajukan.
“Jangan sampai nanti ada temuan dari APBD murni maupun PAPBD. Karena kita ikut bertanggung jawab,” kata Ketua DPC Garda Bangsa Surabaya, organ sayap PKB, itu. Meskipun dia juga meyakini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pasti sangat teliti dalam merancang kebijakan anggaran. Termasuk laporan pertanggungjawaban maupun perubahannya. “Tetapi, namanya manusia juga kadang ada khilafnya. Ini bukan soal apa-apa. Kalau audit BPK, salah administrasi saja bisa jadi soal,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Fraksi PAN-PPP Juliana Evawati menyebutkan, salah satu catatan pada PAPBD adalah transparansi anggaran. Sebab, selama pembahasan PAPBD di tingkat komisi beberapa waktu yang lalu, hampir semua organisasi perangkat daerah hanya memberikan selembar kertas berisi target, capaian, serta perubahannya. Tidak ada perincian anggaran yang dicantumkan dalam berkas RKA (rencana kerja anggaran) untuk dewan.
Karena itu, pihaknya meminta agar pemkot lebih transparan terkait penggunaan anggaran maupun target realisasi yang sudah dicapai selama delapan bulan terakhir. “Jadi, untuk apa ditutup-tutupi. Kita ingin ke depan lebih transparan soal anggaran,” jelasnya.
