Dewan meminta aparat hukum mematuhi dan merealisasikan intruksi Presiden Jokowi kepada aparat hukum yakni kepolisian dan kejaksaan untuk tidak mengkriminalisasikan kepala daerah atas kebijakan yang diambil.
Anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Jatim, Bambang Rianto mengakui jika yang terjadi saat ini angka silpa (sisa lebih pengunaan anggaran) sangat tinggi dikarenakan kepala daerah maupun DPRD tidak berani dalam mengeluarkan kebijakan apalagi yang menyangkut bantuan atau dana hibah.
Dikarenakan yang terjadi di lapangan banyak oknum aparat hukum yang mencari-cari kesalahan dalam realisasi program bantuan. Imbasnya pemerintah maupun dewan lebih memilih membatasi program, daripada harus terjerat permasalahan hukum.
“Dampak dari kekhawatiran itu banyak program yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak bisa direalisasikan. Imbasnya ekonomi masyarakat pun stagnan bahkan cenderung turun dikarenakan tidak adanya bantuan untuk mendongkrak perekonomian,” ungkap Politisi dari partai Hanura ini.
Bambang menegaskan, yudikatif dengan eksekutif maupun legislatif adalah patner, harusnya bekerja sama dengan baik dengan melakukan koordinasi bukan malah mencari-cari kesalahan. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini masyarakat butuh dana bantuan seperti dana hibah untuk memperlancar roda perekonomian.
”Dan yang harus diingat aparat hukum, aturan dari Mendagri sudah sangat memberatkan proses realisasi program jika ditambah dengan oknum aparat hukum mencari-cari kesalahan, maka sangat wajar jika banyak program yang tidak terealisasi, dikarenakan kepala daerah pasti akan lebih memilih selamat daripada niatan baik membantu masyarakat namun ending-nya menakutkan,” tutur Politisi asal Blitar ini.
Bambang Rianto berharap semua pihak terutama eksekutif, legislatif dan yudikatif bersama masyarakat bisa bersinergi dalam merealisasikan program untuk masyarakat, sehingga bisa terwujud program yang tepat sasaran, sesuai aturan dan mampu menggairahkan roda perekonomian. Selain itu para pejabat terkait pun tidak dibebani dengan ketakutan dikarenakan semua sudah berjalan sesuai aturan yang ada dan tidak ada yang berusaha mencari cela kesalahan.
Terpisah, Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim, Musyafak Noer mengaku sangat mendukung instruksi Presiden Jokowi. Karenanya banyak wilayah yang anggarannya (APBD) nya tidak terserap secara maksimal. Untuk itu pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bersinergi. “Sebagai contoh saat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan pemeriksaan keuangan, seharusnya pihak kejaksaan dan aparat hukum sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan BPK,” tegas pria yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.
Lebih lanjut ditambahkan saat ini banyak kepala daerah yang ketakutan saat mengelola anggaran. Pasalnya, kalau terjadi kesalahan langsung dilakukan pemeriksaan. Padahal soal administrasi, kalau ada kesalahan pastilah rekom BPK untuk dikembalikan, namun oleh pihak aparat penegak hukum tetap disidik sebagai kasus korupsi.
