Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berencana melakukan restrukturisasi pendidikan, terutama untuk jenjang SMA/SMK. Salah satu upaya adalah menyiapkan menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
“Sebenarnya hari-hari ini saya akan ketemu dewan pendidikan dan rektor universitas. Saya ingin melakukan konsep restruktur pendidikan. Kami mau membenahi itu,” ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut, Minggu (14/5).
Dia melanjutkan, universitas bekas Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) ini nantinya untuk membantu mengelola SMA/SMK yang kurang bagus. Utamanya bagi SMK, perguruan tinggi akan diarahkan dalam pembenahan tersebut. “Permasalahan kita adalah yang SMK swasta masih ada 1.500 sekolah yang perlu dibenahi,” jelasnya dikonfirmasi, Minggu (14/5).
Selain itu, SMK juga mau dibentuk BLUD. Tapi yang akreditasinya A dan B. Sedangkan yang C, belum. Tujuannya agar guru ilmu pengetahuan dan guru praktik bisa terus tumbuh. Dengan begitu, para guru mendapat remunerasi atau gaji tunjangan kinerja dari hasil praktik yang telah dilakukan oleh siswa. Sebab, selama ini hasil praktik menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Pembiayaan listrik dan lain-lain dari APBN dan APBD, harus diserahkan ke pemerintah. Maka kalau BLUD bisa digunakan dana tersebut. Dengan begitu akan lebih semangat mendidiknya. Nantinya SMK ini akan membuat rencana kerja tahunan. Kalau ada masalah itu diajukan ke gubernur,” bebernya.
Pembenahan SMA/SMK ini juga guna menyiapkan bonus demografi di Jatim pada 2020. Di mana ada sebanyak 69,59 persen umur berada di usia produktif, yakni 15-64 tahun. Jika tidak begitu, Pakde Karwo memprediksi pendapatan masyarakat akan melorot tajam. Sehingga yang muncul nantinya adalah urbanisasi besar-besaran ke perkotaan dan bisa menimbulkan kejahatan di kemudian hari.
Orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim ini menargetkan pada 2018 seluruh infrastruktur selesai. Terutama ruang praktik di SMK. “Ide ini orisinal milik kita. Kami ingin meniru negara maju. Kalau negara maju waktunya panjang, kita waktunya singkat,” ungkapnya.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rahman menambahkan beralihnya status SMK menjadi BLUD ini bisa jadi menurunkan SPP. Pasalnya, sekolah diberikan otonomi menerima pekerjaan dari luar berupa pelatihan untuk mengelola keuangan sendiri. Tanpa intervensi oleh pemerintah. “Kami akan lihat, potensi sekolah, SDM yang ada dan manajemen sekolahnya,” ungkap Saiful Rahman.
Saat ini, masih menurutnya, masih masuk dalam tim provinsi. Di mana yang menjadi pimpinan adalah Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi. Untuk kemudian hasilnya dibahas dengan DPRD Jatim. “Sebenarnya ini sudah masuk dalam PABD 2017. Sudah masuk sistem anggaran mengenai BLUD,” tandas Saiful Rahman.
Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim Reno Zakaria menegaskan sangat mendukung upaya gubernur untuk menjadikan SMK menjadi BLUD. Dengan begitu ke depannya tidak membebani APBD. Sebaliknya, mereka bisa membiayai diri sendiri. Dan tidak menutup gaji para gurunya cukup tinggi, karena didukung dengan pendapatan dari BLUD. ”Misalnya mereka mendirikan hotel, dan SDMnya dari siswa SMK. Maka otomatis mereka akan mendapat penghasilan tambahan. Dengan begitu bisa saja siswa dan gurunya mendapatkan penghasilan tambahan,”tegas politisi asal Partai Demokrat ini.
