Proyek lanjutan Pelabuhan Giliyang, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep terancam tidak bisa dikerjakan tahun ini, mengingat hingga Oktober 2021, proyek tersebut belum ditender.
“Proyek itu tidak bisa ditender, karena harus menunggu audit BPK. Tanpa audit, kami tentu saja tidak berani untuk menggelar tender. Sampai sekarang belum ada kabar dari BPK. Kami juga masih menunggu,” kata Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, Senin (11/10/2021).
Proyek tersebut dianggarkan sebesar Rp 15 miliar melalu bantuan keuangan (BK) provinsi Jawa Timur. Pada 2019, pelaksananya terpaksa dilakukan putus kontrak lantaran sebelum selesai, bangunan pelabuhan itu sudah ambruk. Karena itu, masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang belum selesai.
“Kira-kira sisa 30 persen pekerjaan yang belum selesai. Diantaranya berupa penguatan stoper, pengecoran atas dermaga, dan finalisasi lainnya,” terang Dadang.
Ia melanjutkan, sisa pekerjaan itu harus dihitung terlebih dahulu oleh BPK. Tujuannya, untuk mengetahui sisa anggaran dan capaian pekerjaan. “Nah nanti ketika sudah diaudit, tidak ada alasan lagi untuk tidak ditender. Karena setelah audit nanti kan pasti ada rekomendasi dari BPK. Itu yang kami tunggu supaya tidak terjadi kesalahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga sangat menginginkan proyek pelabuhan Giliyang tersebut segera dilanjutkan. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi seperti ini.
“Kalau pelabuhan itu selesai, kami juga senang, karena berarti sarana transportasi laut kesana menjadi nyaman. Bahkan tidak menutup kemungkinan, pemanfaatan pelabuhan itu juga akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat,” tandasnya.
Pelabuhan Giliyang tersebut menjadi sarana mempermudah sandar kapal dari dan ke Pelabuhan Dungkek. Pulau Giliyang menjadi salah satu destinasi wisata yang menjadi unggulan, karena mempunyai kadar kemurnian oksigen terbaik kedua di dunia setelah Yordania. (tem/kun)
Sumber: beritajatim.com
