Meski Pemkab Bojonegoro tahun anggaran 2016 mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun pemkab akan terus berupaya melakukan evaluasi. “Meski mendapat WTP, Pemkab Bojonegoro terus berupaya melakukan evaluasi keuangan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Soehadi Mulyono, kemarin (15/6).
Pemkab Bojonegoro terus berupaya melakukan evaluasi keuangan, antara lain bagaimana penatausahaannya. Yang kedua konsistensi terhadap pelaksanaan ketentuan, terhadap pengelolaan keuangan. “Dan yang ketiga tentang kegiatan-kegiatan apakah sudah sesuai dengan RPJMD,” jelasnya.
Sekda Bojonegoro itu menuturkan, jika predikat WTP tersebut tanpa DPP. Murni predikat WTP. Pemberian predikat dari BPK tersebut dilaksanakan secara seremonial beberapa waktu yang lalu bersama beberapa daerah lainya di Jawa Timur.
Dikatakan oleh Sekda, laporan keuangan Pemkab Bojonegoro tahun anggaran 2015 sebelumnya juga mendapat predikat WTP dari BPK. Namun yang menjadi perbedaan adalah ada beberapa sub materi dari hasil pemeriksaan tersebut. “Kalau tahun sebelumnya kesalahannya 10 sekarang hanya 8,” pungkasnya.
