Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung penuh rekomitmen penjabat (Pj) bupati/wali kota untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Dia menegaskan itu di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Jalan Raya Juanda Sidoarjo.
Khofifah menegaskan itu setelah menghadiri pengarahan persiapan pemeriksaan LKPD 2023 dan Pemantauan Progres Rekomitmen Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Pemeriksaan BPK yang menghadirkan para Pj bupati/wali kota se-Jatim yang beberapa waktu lalu baru saja dilantik.
Kehadiran para Pj bupati/wali kota itu dimaksudkan untuk melakukan rekomitmen tindak lanjut atas pemeriksaan BPK semasa bupati/wali kota sebelumnya menjabat.
“Pemprov Jatim selalu berusaha menjadi contoh bagi Pemkab/Pemkot se-Jawa Timur agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang saat ini telah diraih oleh seluruh kabupaten/kota tetap terjaga,” kata Khofifah di Sidoarjo, Senin (16/10/2023).
Dia menjelaskan bahwa predikat WTP yang telah diraih pemkab/pemkot tidak boleh membuat seorang Pj terlena. Sebab WTP yang diberikan selalu diiringi adanya rekomendasi dari BPK untuk ditindaklanjuti.
“Rekomitmen ini penting agar proses tidak lanjut yang dilakukan tidak terputus akibat pergantian kepala daerah definitif menjadi penjabat kepala daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan adanya Permendagri No 13 tahun 2010 yang menyatakan bahwa DPRD juga harus ikut mengawasi tindak lanjut pemeriksaan BPK. Sehingga akuntabilitas kinerja pemda semakin meningkat.
Dalam kesempatan itu Khofifah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Jatim yang terus menerus memberikan bimbingan dan perhatian kepada Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot se-Jatim.
“Berkatnya, kinerja pemerintahan daerah semakin baik, transparan, akuntabel, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” imbuh Khofifah.
Sementara itu, Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit mengapresiasi predikat WTP yang diraih kabupaten/kota se-Jatim.
Dia juga menceritakan bahwa ketika berkunjung ke daerah-daerah seringkali dirinya menemui ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap masing-masing pemerintah.
“Ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi inilah kerap memunculkan pertanyaan bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat ketika pemdanya mendapat WTP?” Kata Ahmadi saat menyampaikan sambutan.
Untuk itu ke depan dirinya mendorong agar pengelolaan keuangan daerah semakin menyentuh dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tahun depan BPK juga akan memberikan rekomendasi atau pendapat yang diharapkan bisa mendukung visi pembangunan Pemda.
Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Jatim Karyadi menyampaikan bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan di Jawa Timur sudah berada di angka lebih dari 85%. Bahkan ada kabupaten/kota yang sudah lebih dari 90%.
“Kami menargetkan agar progress tindak lanjut bisa mencapai 100%. Untuk itu, hari ini digelar rekomitmen agar para Pj bupati/wali kota memiliki semangat yang sama untuk mencapainya,” kata Karyadi.
Dia menambahkan dengan adanya rekomitmen ini ia berharap sinergi keberlangsungan tata kelola keuangan di kabupaten/kota yang saat ini dipimpin penjabat tetap kondusif.
Termasuk jangan sampai kontrak-kontrak atau pekerjaan yang kemarin sudah berjalan kemudian ritmenya akan terganggu atau bahkan terjadi temuan yang luar biasa saat dijabat oleh Pj.
“Memang opini WTP bukan satu-satunya, tapi kami berusaha tetap menjaganya. Sebab WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan terjaga dari penyimpangan,” tandas Karyadi.
Sumber: Detik.com
