Pemkot Blitar kembali meraih penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Kali ini, Pemkot Blitar mendapat penghargaan khusus sebagai Pemerintah Daerah dengan kinerja dan tata kelola yang baik dari Indonesia Institute for Public Governance (IIPG).
Penghargaan itu diserahkan oleh Ketua Dewan Penasehat IIPG yang juga mantan Wakil Presiden ke-11 RI, Boediono, ke Wali Kota Blitar, M. Samanhudi Anwar, dalam acara Anugerah Pandu Negeri 2017, di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2017.
Dengan perolehan penghargaan itu, Wali Kota Blitar, M. Samanhudi Anwar menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat Kota Blitar. Penghargaan ini apresiasi atas beberapa indikator positif yang diraih Kota Blitar. Di antaranya, aspek pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia, dan hasil inovasi.
Selain itu, tata kelola keuangan Kota Blitar, tata kelola pemerintahan Kota Blitar dinilai baik. “Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar selama ini baik. Inflasinya rendah. Kemudian tata kelola keuangan Pemerintah Kota Blitar baik dengan indikator opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selama tujuh kali berturut-turut,” kata Samanhudi.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Blitar, Damanhuri menyampaikan proses memperoleh penghargaan ini tidak gampang. Sektor pelayanan publik menjadi kunci utama. Artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan pelayanan publik yang juga harus baik. “Alhamdulillah, Kota Blitar berhasil memperoleh penghargaan dalam ajang yang diselenggarakan IIPG ini,” kata Damanhuri.
Damanhuri menjelaskan penghargaan yang diberikan kepada daerah yang memiliki performa dan kinerja pemerintahan yang baik ini memberikan penilaian pada pertumbuhan ekonomi, kinerja SDM, termasuk anti korupsi. Sementara terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahannya, minimal telah 2 kali berturut-turut memperoleh WTP.
Penghargaan ini tentu dipersembahkan kepada masyarakat Kota Blitar yang selama ini telah ikut berperan aktif dalam proses pembangunan di Kota Blitar. Adapun pemerintah daerah yang dinilai terdiri atas 415 kabupaten, satu kabupaten administrasi, 93 kota, dan lima kota administrasi. Selain itu, lembaga ini juga melakukan penilaian terhadap 34 provinsi se-Indonesia.
