Sidoarjo (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Sejumlah daerah yang menerima laporan antara lain Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ngawi.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono, menyerahkan LHP atas LKPD TA 2018 kepada masing-masing pimpinan DPRD, Wali Kota Mojokerto, dan Bupati Tuban yang hadir dalam acara penyerahan LHP yang berlangsung di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sesuai protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
Dua daerah lainnya diserahkan melalui virtual conference, yaitu Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ngawi.
Berdasarkan LHP yang diserahkan hari ini, empat pemerintah daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan rincian sebagai berikut:
1 Kota Mojokerto dengan opini WTP
2 Kabupaten Tuban dengan opini WTP
3 Kabupaten Pacitan dengan opini WTP
4 Kabupaten Ngawi dengan opini WTP
“Perlu diketahui bahwa pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan “jaminan” bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya,” kata Joko Agus Setyono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi beritajatim.com, Selasa (16/6/2020).
Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada empat pemerintah daerah, BPK masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD.
Permasalahan tersebut antara lain:
1. Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Daerah belum memadai;
2. Pengelolaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai;
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya memadai; dan
4. Terdapat Pelaksanaan Pekerjaan belanja modal yang tidak sesuai kontrak.
BPK berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan penganggaran. Meski memperoleh opini WTP, Pemerintah Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ngawi diminta tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP.
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.
Sebelum LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2019 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada keempat pemerintah daerah tersebut atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Dengan demikian, rekomendasi BPK diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh keempat pemerintah daerah tersebut, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.(ted)
Sumber: beritajatim.com
