Pemkab Lamongan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini merupakan peningkatan dari tahun lalu yang meraih WDP.
Bupati Lamongan Fadeli dan Ketua DPRD Kaharudin menerima secara langsung dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Rabu (31/5) .
Prestasi tahun ini semakin istimewa karena Bupati Fadeli diberi amanah menyampaikan sambutan mewakili para Kepala Daerah yang hadir sore itu.
Pada sambutannya, Bupati Fadeli menjelaskan bahwa ini adalah hasil dari upaya kerja keras dan sinergitas semua pihak di Kabupaten Lamongan.
Lebih lanjut Bupati Fadeli menyampaikan bahwa opini WTP ini menjadi penting, karena sesuai dengan cita-cita Pemkab Lamongan dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Terima kasih atas komitmen bersama semua pihak di Kabupaten Lamongan dalam meraih WTP. Begitu juga dengan BPK yang sangat komunikatif dan solutif membimbing Pemkab Lamongan dalam mengelola keuangan daerah,” ujar Fadeli.
Dia menyebut prestasi tersebut juga sebagai kado manis bagi Lamongan yang tengah merayakan hari jadinya yang ke 448.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang telah menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu sehingga dapat menerima LHP. Apalagi tahun ini merupakan pemeriksaan keuangan kedua dengan menggunakan metode akrual.
Novian menambahkan, daerah yang meraih Opini WTP dapat menyelaraskan opini tersebut dengan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
“Mempertahankan lebih sulit dari pada meraih opini WTP. Karena jenis pemeriksaan tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Diharapkan hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah,” katanya.
Opini WTP dari BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini ini juga menunjukkan kredibilitas tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara.
