Sebanyak 7 organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sampang disinyalir terjadi kebocoran anggaran. Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim tahun anggaran 2016.
Salah satu OPD itu adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang. dr Firman Prima Abadi, selaku Kepala Dinkes, saat dikonfirmasi tidak mengelak bahwa lembaga yang dipimpinnya merupakan salah satu OPD yang mendapat teguran BPK. “Memang saya yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK,” ucap Firman, Minggu (6/8/2017).
Firman juga tidak membantah bahwa berdasarkan laporan BPK, pihaknya telah mengembalikan kerugian negara sekitar 30 persen. “Ada lima paket proyek, 4 paket pengerjaan Puskesmas dan 1 rumah sakit. Semuanya sebesar Rp 1.045.577.181. Saat ini belum terlunasi. Kira-kira 30 persen,” jelasnya.
Lanjut Firman, kerugian yang ditemukan di Rumah Sakit Ketapang sebesar Rp280 juta, Puskesmas Banjar menyisakan kurang lebih sebesar Rp6 juta dan Puskesmas Kamoning sebesar Rp 100 juta. “Semuanya berkomitmen akan membayar hingga lunas,” tegasnya.
Sekedar diketahui, tujuh OPD yang merugikan negara itu diantaranya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (BKP4) dengan 1 paket proyek sebesar Rp 130.327.734, kemudian Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, (Disporabudpar) 1 paket proyek sebesar Rp 60.838.487, serta Dinas Kesehatan (Dinkes) 5 paket proyek sebesar Rp 1.045.577.181.
Selain itu juga Dispendaloka yang saat ini menjadi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) 1 paket proyek sebesar Rp 96.566.382, dan Dinas Pendidikan (Disdik) 3 paket proyek sebesar Rp 77.357.181.
Selanjutnya Dinsosnakertrans yang saat ini menjadi Dinas Sosial (Dinsos) dengan 1 paket proyek yaitu sebesar Rp 87.651.031 dan terakhir Dinas PU Bina Marga yang saat ini menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan 15 paket proyek sebesar Rp 826.681.819.
[sar/suf]
Sumber: beritajatim.com
