Kebijakan DPRD Sampang untuk membentuk Panja BUMD, setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap tiga BUMD di Kabupaten Sampang, mendapat apresiasi dari Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Sampang.
Namun sebagai bagian dari elemen masyarakat, pihaknya sangat berharap dewan dalam menjalankan agenda konstitusionalnya mengedepankan realitas dan penuh integritas. “Sehingga ketika dibaca publik tidak tampak sebagai manuver politik menjelang Pilkada 2018 di Kabupaten Sampang,” kata Ach. Zahri, Sekda Lira Kabupaten Sampang, Minggu (29/1).
Menurut Ach. Zahri, saat ini masyarakat sudah cerdas dalam menilai dinamika politik lokal Sampang. Jangan sampai masyarakat menilai Panja ini hanyalah sebuah langkah politik yang targetnya hanya untuk mendelegitimasi kepemimpinan Bupati Fannan Hashib agar tidak popular dalam konstelasi politik menjelang Pilkada Sampang 2018.
Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah mengatakan, bahwa hasil rapim DPRD Sampang menyepakati untuk membentuk panitia kerja (Panja) BUMD. Hal ini guna menindaklanjuti hasil temuan audit BPK terhadap tiga BUMD di Sampang, yakni PT Geliat Sampang Mandiri (GSM), PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP), dan PT Sampang Sarana Shorebase (SSS).
