Meski Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2016 dianggap selesai dan tidak ada masalah, namun hal itu tidak berpengaruh pada peraihan prestasi terkait penggunaan anggaran. Pasalnya, peraihan wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) berdasarkan tertib administrasi dan anggaran.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunario menegaskan LKPJ Gubernur dan peraihan prestasi berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tidak ada kaitannya. Ini karena LKPJ berkaitan dengan pengolahan secara administrasi. Namun kalau LHP BPK terkait dengan pengelolaan anggaran.
“Intinya sebagai pimpinan dewan saya berharap Pemprov meraih kembali WTP. Tapi kalau ditanya apakah LKPJ gubernur ada kaitannya dengan LHP BPK tentu tidak ada hubungannya. Tapi yang pasti kita terus mendorong dalam pengelolaan anggaran dan administrasi selalu tertib dan sesuai aturan,” tegas politisi asal Partai Gerindra itu, Rabu (17/5).
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar mengaku perolehan WTP oleh Pemprov Jatim tak lepas dari penilaian LKPJ gubernur yang cukup bagus. Artinya jika pengelolaan sistem administrasi baik, maka otomatis pengelolaan dan penggunaan anggarannya juga baik.
“Termasuk dengan tahun 2016 yang dalam LKPJ Gubernurnya dinilai baik oleh sembilan fraksi di dewan, meski masih ada kekurangan, tapi saya optimis Pemprov Jatim akan mendapatkan WTP kembali,” lanjut politisi asal Partai Demokrat itu.
