Lembaga Pemantau Penyelenggara Pendapatan Keuangan Negara dan Daerah (LP3KND) memberi perhatian serius atas pembangunan dua proyek jembatan di wilayah Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Pasalnya, pembangunan kedua proyek tersebut diduga ada keganjilan terkait penganggarannya. Karena jembatan yang dibangun PT Tirta Perkasa Abadi (TPA) sepanjang 50 meter, di Dusun Klangon nilai anggarannya sebesar Rp 10 miliar. Sementara untuk pembangunan jembatan di Dusun Sambong yang saat ini dibangun PT Kontruksi Indonesia Mandiri (KIM) sepanjang 100 meter, nilai anggarannya hanya Rp 7 miliar.
Pembangunan kedua jembatan tersebut, kata Direktur LP3KND Supriyadi, Minggu (4/9), kepada wartawan, karena kedua jembatan itu sebelumnya roboh akibat diterjang lahar saat terjadi letusan Gunung Kelud, pada 2014.
“Karena adanya keganjilan terkait pembiayaan dalam pembangunan Jembatan Klangon dan Sambong tersebut, maka pihaknya menduga ada ketidakberesan masalah penempatan anggarannya,” tegasnya.
Menurutnya, dengan adanya keganjilan terkait anggaran pembangunan kedua jembatan di Desa Pandansari itu, tentunya dirinya akan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar secepatnya melakukan pemeriksaan kepada BPBD Kabupaten Malang. Dan jika nanti ditemukan adanya kerugian negara, maka dirinya juga akan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Supriyadi juga menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa anggaran untuk pembangunan Jembatan Klangon dan Sambong nilainya mencapai Rp 23 miliar. Sehingga jika informasi itu benar, maka sisa uang sebesar Rp 6 miliar dikemanakan. Dan agar bisa untuk membuktikan kebenaran informasi itu, maka diperlukan investigasi yang tidak hanya oleh penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan saja. “Tapi juga teman-teman wartawan dan masyarakat juga ikut berperan aktif dalam mengawasi kucuran dana yang digunakan untuk pembangunan proyek atau anggaran negara yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukkannya,” papar dia. Pihak nya berharap semua elemen ikut membantu dalam pengungkapan anggaran negara yang digunakan.
