Inspektorat Kabupaten Nganjuk berupaya meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) level tiga.
Hal itu sebagai langkah untuk mengoptimalkan tugas APIP dilingkungan Pemkab Nganjuk terkait manajemen risiko, Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), dan audit kinerja.
Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, Inspektorat dalam pelaksanaan tugas telah memberi nilai tambah bagi Kabupaten Nganjuk.
Antara lain yang paling penting yakni peran Inspektorat dalam mengawal pemeriksaan rutin BPK, serta kesigapan dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK.
Hal itu, dikatakan Marhaen Djumadi, terbukti dari prestasi WTP yang diraih Kabupaten Nganjuk yang berada pada peringkat pertama selama dua tahun berturut-turut dalam pemenuhan tindak lanjut BPK.
“Termasuk program inovatif Inspektorat lainnya diantaranya KLik KLok Waspada atau Klinik Konsultasi Pengawasan pada Desa, dan Anugerah Tata Kelola Keuangan Desa,” kata Marhaen Djumadi dalam kegiatan Bimtek APIP Kabupaten Nganjuk, kemarin.
Untuk itu, ungkap Marhaen Djumadi, pihaknya mengharapkan kepada jajaran Irbanwil, Auditor dan P2UPD agar APIP mampu menularkan budaya kerja yang baik kepada perangkat daerah yang lain.
Dan APIP harus terus mensosialisasikan program-program kerjanya kepada masyarakat, perangkat daerah dan pemerintah desa.
“Dengan demikian, peran serta APIP dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dapat diketahui oleh semua pihak,” ucap Marhaen Djumadi.
Sementara Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk, Fajar Judiono menambahkan, untuk menuju kapabilitas APIP level 3 tidak bisa dilakukan secara instan.
Untuk itu, pentingnya kapabilitas, profesionalitas, dan independensi dalam bertugas sangat dibutuhkan.
“Itu demi mewujudkan APIP Kabupaten Nganjuk dengan slogan disegani dan dibutuhkan,” kata Fajar Judiono.
Sedangkan tim BPKP Provinsi Jawa Timur, Gathut Sukopriyono mengatakan, selain melaksanakan bimtek, pihaknya juga melakukan penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3.
Rencananya, tim BPKP Jatim akan melakukan wawancara dengan perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan APIP di Kabupaten Nganjuk. Di antaranya Badan Pendapatan Daerah, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan lainya.
“Di samping dengan perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan, kami juga akan melakukan wawancara dengan Wakil Bupati Nganjuk dan Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk untuk menggali informasi mengenai peran dan kontribusi APIP dalam mendukung roda pemerintahan di Kabupaten Nganjuk,” tutur Gathut.
Sumber: surabaya.tribunnews.com
