Ketersediaan kelas belum sebanding dengan jumlah siswa. Banyak SDN di kota delta yang masih menerapkan jam masuk sekolah dua atau bahkan tiga kali dalam sehari. Jadi, ada siswa yang masuk pagi, menjelang siang, dan siang.
Selain itu, jumlah siswa dalam satu kelas (rombongan belajar/ rombel) tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Dalam aturan tersebut, satu rombel untuk SD adalah 28 siswa. Namun, masih ada SDN yang satu rombel diisi 32 siswa. Kondisi yang tak jauh berbeda terjadi di SMPN. Dalam satu rombel, terdapat 32 siswa. Sesuai aturan, satu rombel hanya 32 siswa.
’’Berdasar data di sikeb (sistem informasi kerusakan bangunan, Red), untuk SD, Sidoarjo masih kekurangan 785 ruang kelas,’’ kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Tirto Adi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Sidoarjo kemarin (1/3).
Meski tak sebanyak SD, kekurangan ruang kelas di tingkat SMP juga tidak sedikit. ’’Untuk SMP, Sidoarjo kurang 60 ruang kelas,’’ terang Tirto. Kekurangan tersebut dihitung dari ketersedian ruang kelas berbanding jumlah rombel. ’’Saat ini, terhitung 4.511 rombel pada tingkat SD. Sedang, SMP 1.026 rombel,’’ lanjutnya.
Idealnya, jumlah ruang kelas sebanding rombel. Nah, kekurangan ratusan ruang kelas tersebut tampaknya akan terus mewarnai dunia pendidikan Sidoarjo. Sebab, tahun ini, pemkab hanya membangun 30 kelas baru untuk SDN dan 25 perpustakaan. Dana dari APBD tersebut tak termasuk kelas baru untuk jenjang SMPN.
Menurut Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Usman, pemkab fokus membenahi kelas yang rusak sedang dan berat. Jumlahnya 365 ruang kelas SDN dengan anggaran Rp 50 miliar. ’’Inilah kondisinya saat ini. Tapi, yang jelas, kami akan mendorong pemenuhan kebutuhan menuju tataran yang ideal,’’ ujarnya.
Legislator dari PKB itu menyebutkan, dewan akan berusaha mendorong pemenuhan anggaran untuk kebutuhan sekolah. ’’Dinas pendidikan dan kebudayaan melakukan verifikasi kebutuhannya, lalu diusulkan anggarannya. Kami akan kawal penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan tersebut,’’ tegas Usman.
Kepala Dikbud Sidoarjo Asrofi menyebut akan berusaha melakukan verifikasi di lapangan. Termasuk verifikasi pengalokasian anggaran pembangunan tahun ini. Menurut dia, kalau kebutuhannya tiga ruangan, harus dibangun tiga. ’’Jika kebutuhannya tiga, tapi alokasinya satu, kami akan minta tidak dilaksanakan. Nanti di PAK akan kami geser untuk pemenuhan kebutuhannya,’’ tuturnya.
Mantan kepala dinas perhubungan itu memastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan baik meski masih kekurangan ratusan ruang kelas. ’’Buktinya, kan saat ini proses belajar masih terus berjalan. Di sisi lain, kami juga mendorong peran sekolah swasta untuk terus berkembang guna pemenuhan kebutuhan pendidikan di Sidoarjo,’’ paparnya.
