Setelah dikritisi pansus, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) wali kota kembali menuai masukan dari dewan. Mayoritas fraksi di DPRD menilai realisasi serapan anggaran memang tinggi. Namun, masih terdapat kekurangan.
Contohnya, pemandangan umum dari Fraksi PKS. Juru bicara Fraksi PKS Ibnu Shobir memberikan apresiasi kepada pemkot. Sebab, pemkot mampu meraih tujuh kali predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pemakaian anggaran. “Merupakan capaian yang membanggakan,” tuturnya.
Namun, ada sejumlah kelemahan. Misalnya, serapan anggaran. Dari telaah Fraksi PKS, tidak banyak yang berubah. Persentasenya 92,4 persen. “Belum bergeser jauh. Tahun 2018 sebesar 92 persen,” jelasnya.
Fraksi PKS juga meminta penjelasan pemkot. Sebab, semula pemkot memprediksi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Rp 1,2 triliun. Namun, setelah audit BPK, nilainya turun menjadi Rp 802 miliar. “Kami minta penjelasan apakah ada penghematan atau ada program yang tidak berjalan,” ujarnya. Aset pemkot juga menjadi perhatian. Fraksi PKS menilai ada lebih dari 7 ribu barang milik daerah yang belum memiliki sertifikat. Menurut Shobir, kepastian aset sangat penting.
