Menteri Pekerjaan Umum (PU) akhirnya mengeluarkan diskresi terkait keinginan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang ingin memperbaiki sejumlah ruas jalan nasional di beberapa daerah di Jatim yang saat ini mengalami rusak parah. Diharapkan pada 2017 sejumlah ruas jalan yang rusak bisa tuntas.
“Kami sudah bertemu dengan Menteri PU kemarin malam (Rabu malam) dan dipastikan akan mengeluarkan diskresi untuk pembangunan jalan nasional yang rusak oleh Pemprov Jatim. Karena memang yang berhak mengeluarkan diskresi Menteri PU, bukan gubernur,” tegas Pakde Karwo, panggilan karib Gubernur Soekarwo yang ditemui usai rapat paripurna, Kamis (9/2).
Dengan begitu, Pemprov Jatim akan segera mengerjakan sejumlah ruas jalan nasional yang kini kondisinya rusak berat dan banyak memakan korban.
Terpisah, anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim mengaku lega dengan munculnya diskresi dari Kementerian PU. Dengan begitu Pemprov Jatim dapat segera melaksanakan perbaikan jalan. Maka otomatis dapat menekan korban di jalan akibat jalan rusak.
“Dengan adanya diskresi ini, maka imbauan BPK adanya khawatir dobel anggaran sudah tidak berlaku lagi,” tegas politisi asal Partai Gerindra ini.
Di sisi lain menurutnya seharusnya BPK tidak berlebihan. Seharusnya BPK lebih mengutamakan pengguna lalu lintas. Sementara antara pemerintah dengan pemerintah dapat diskusi bersama terkait soal anggaran.
Seperti telah diberitakan sebelumnya, usaha Pemprov Jatim agar segera ada perbaikan terhadap kerusakan jalan nasional di Jatim tampaknya menemui jalan buntu. Sebab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melarang Pemprov Jatim untuk ikut andil memperbaiki jalan nasional. Alasannya, jalan nasional adalah wewenang pemerintah pusat. Dikhawatirkan terjadi double account. Karena seringnya dikomplain masyarakat, Gubernur Dr H Soekarwo mengaku telah berusaha keras agar ada secepatnya perbaikan jalan nasional di Jatim. Mulai dari protes dan mendorong Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII agar segera melakukan perbaikan jalan, hingga mengirim surat ketidakpuasan atas kinerja BBPJN VIII sebanyak dua kali kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Percepat Pembangunan Tol
Pemerintah pusat dikabarkan segera mempercepat pengerjaan pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo. Percepatan pembangunan tol dilakukan untuk mengatasi kerusakan jalan sepanjang jalur Pantura Pasuruan.
Pasalnya, jika jalan pantura diperbaiki, selain butuh waktu juga mengakibatkan kemacetan kendaraan yang cukup panjang, hingga pengerjaan perbaikan tidak maksimal.
“Kami tetap melakukan perbaikan di Pantura Pasuruan selama 1-2 minggu ini. Termasuk juga mendorong pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan untuk dipercepat dan diteruskan koneksi Probolinggo-Banyuwangi,” ujar Dirjen Bina Marga Kementerian Pemukiman Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto di Pasuruan, Kamis (9/2).
Saat musim penghujan, seperti saat ini jalur Pantura Pasuruan mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan, kondisi jalan sudah dipenuhi ranjau-ranjau lubang yang mengangga. Sehingga banyak memakan korban kecelakaan. Untuk perbaikan jalur Pantura, Kementerian PUPR menganggarkan sekitar Rp 56 miliar.
“Perbaikan jalan pantura di Pasuruan ini kami menggangarkan sekitar Rp 56 miliar. Ketika musim hujan seperti saat ini, menimbulkan rendaman air hingga jalan mudah rusak,” terang Arie Setiadi Moerwanto.
Sejauh ini, pembangunan jalan tol untuk Gempol-Pasuruan yang terdiri dari tiga seksi, Gempol-Rembang-Pasuruan sudah mencapai 90 persen. Untuk seksi Rembang-Pasuruan maupun Pasuruan-Grati tengah dilakukan pengerjaan konstruksi serta menyelesaikan pembebasan lahan yang tersisa. Sedangkan pengerjaan konstruksi sudah mencapai 13 persen.
Sementara Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf mengaku Pemkab Pasuruan akan membantu serta memfasilitasi perbaikan kerusakan jalur Pantura Pasuruan maupun percepatan pembangunan jalan tol. “Kami tetap akan mengawal penuh serta menfasilitasinya. Karena, kerusakan Pantura Pasuruan cukup parah dan sering kali menimbulkan kecelakaan. Terkait percepatan jalan tol, kami terus mendorong dan membantu semaksimal mungkin. Dan Alhamdulillah perbaikannya sudah dipastikan dengan anggaran mencapai Rp 56 miliar,” papar HM Irsyad Yusuf.
