Seluruh tahapan pembelian mobil siaga desa sudah tuntas. Tidak ada desa yang terkendala. Paling lambat bulan depan, 322 desa se-Kota Delta mendapatkan mobil.
Sekda Sidoarjo Djoko Sartono menjelaskan, pemkab terus memantau perkembangan pengadaan mobil siaga desa. Beberapa hari lalu, pihaknya mengumpulkan para camat. Mereka diminta memaparkan perkembangan proses pembelian secara bergantian.
Hasilnya, seluruh desa sudah merampungkan seluruh tahapan. Mulai pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK), mengundang penyedia kendaraan, hingga membeli mobil. ’’Saat ini desa tinggal menunggu kendaraan,’’ kata Djoko di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kemarin (23/10).
Sayangnya, Djoko belum bisa memastikan kapan kendaraan itu datang. Maklum, jumlah mobil yang dipesan mencapai ratusan. Penyedia membutuhkan waktu untuk memenuhi pesanan seluruh desa. ’’Kami perkirakan minggu ini. Paling lambat bulan depan (November, Red),’’ ucapnya.
Untuk jenis dan merek kendaraan, seluruh desa sepakat mem- beli mobil yang seragam. Yakni, Suzuki APV. Meski begitu, Djoko menyebut pemkab tidak pernah mengarahkan desa untuk memilih merek kendaraan tertentu. ’’Namun, memang lebih baik seragam,’’ ujarnya.
Camat Sukodono Muhammad Ainur Rahman mengatakan, pihaknya sudah mengecek ke seluruh desa. Dipastikan, 19 desa di Sukodono sudah membeli kendaraan. ’’Sudah tanda tangan kontrak dengan penyedia,’’ katanya.
Semua tahapan pembelian mobil siaga desa di Waru yang melingkupi 17 desa juga sudah rampung. ’’Mungkin awal bulan depan datang,’’ ucap Camat Waru Fredik Suharto.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah me- ngungkapkan, mobil siaga desa menjadi program utama pemkab. Mereka merencanakannya sejak tahun lalu. Pemkab memberikan dana kepada desa untuk membeli mobil. Dana yang ditransfer langsung dari APBD ke kas desa itu berbentuk bantuan keuangan khusus. ’’Seluruh desa sudah mendapatkan bantuan keuangan khusus,’’ paparnya.
Sebelumnya, rencana pembelian mobil siaga desa sempat tidak berjalan mulus. Dalam evaluasi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2016, Pemprov Jatim tidak memberikan persetujuan. Program itu dianggap membebani keuangan daerah. Pemprov meminta pemkab menundanya.
Dalam APBD 2017, mobil desa kembali dianggarkan. Nilainya mencapai Rp 69 miliar. Kali ini pemkab berhasil meyakinkan pemprov. Tahapan program disusun. Pembentukan TPK hingga pembelian semua diserahkan ke desa. Saat ini tinggal menunggu realisasi.
Saiful mengatakan, mobil tersebut sangat dibutuhkan desa. Kehadirannya diharapkan bisa meningkatkan pelayanan desa kepada warga. Salah satunya di bidang kesehatan. Mobil siaga desa bisa digunakan untuk mengantar warga berobat ke rumah sakit.
’’Warga yang sakit keras dan tidak punya kendaraan bakal dijemput, setelah itu diantar ke rumah sakit,’’ ucapnya.
