Opini penilaian keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pemerintah daerah, kadang dinilai sebagai penghargaan. Bahkan, kadang kala opini tersebut dijadikan ‘jualan’ bagi calon kepala daerah.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan dijadikan ‘dagangan’ tentang keberhasilan pemerintah daerah tersebut. Jika wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), Tidak memberikan pendapat (TMP), akan dijadikan ‘senjata’ bagi lawan politik, menunjukkan ketidakberhasilan pemerintahan sebelumnya.
“Menjelang pemilihan kepala daerah, BPK tetap berpegang teguh pada Integritas, Independensi dan Profesionalisme,” ujar Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada wartawan di sela acara Media Workshop tentang Pemahaman tentang opini BPK atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) di kantor BPK RI Perwakilan Jatim, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (6/12/2017).
Novian menegaskan, BPK tetap menjalankan tugasnya dengan independen, dan tidak ada sangkut pautnya dengan calon kepala daerah.
“Tidak ada opini yang tujuannya ingin menyenangkan salah satu calon kepala daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, dirinya terjun langsung untuk terus memberikan pengarahan kepada auditor, untuk tetap menjalankan tugasnya dengan berintegritas, independen dan profesional.
“InsyaAllah, saya yakin tidak ada kecenderungan untuk berpolitik,” tegasnya.
Sumber: detik.com
