Trauma masih dialami pejabat Pemkab Sidoarjo. Seorang kepala dinas mengaku belum berani melelang proyeknya. Dia khawatir timbul masalah hukum. Sebab, OTT yang menimpa bupati juga berkaitan dengan proyek-proyek. Termasuk proses lelangnya. “Masih menunggu arahan. Belum ada,” ucapnya.
Kecemasan pejabat juga mengenai tidak adanya jaminan dari atasan. Sebab, saat ini Kabupaten Sidoarjo tidak mempunyai pimpinan definitif. Tidak ada bupati. Posisi kepala daerah masih diisi pelaksana tugas (Plt). “Tidak ada back-up dari pimpinan,” ujarnya. Para pejabat tidak merasa aman.
Trauma itu menjadi salah satu penyebab minimnya serapan anggaran. Hingga menjelang triwulan pertama 2020, serapan anggaran baru 4,24 persen dari APBD Rp 5,36 triliun. OPD baru menyerap Rp 227 miliar. Artinya, masih ada Rp 5,13 triliun yang ngendon di kas daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Noer Rochmawati mengatakan, minimnya serapan anggaran OPD disebabkan dinas masih merancang perencanaan pembangunan. “Setelah itu masuk lelang,” tuturnya.
Rochmawati optimistis persentase lelang terus bertambah seiring pemakaian anggaran. Diperkirakan, penggunaan anggaran naik mendekati pertengahan tahun. Persentase serapan anggaran pada 2020 lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya. Di triwulan pertama 2018, dana pembangunan yang terserap 5 persen. Pada 2019 besarnya 4,37 persen.
Sebelumnya, Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menjelaskan penyebab minimnya serapan anggaran. Ada dua faktor. Pertama, lambannya OPD yang tak segera memasukkan tender. Faktor kedua, OTT KPK di Sidoajo awal 2020. OTT itu membuat sejumlah pejabat pemkab trauma. Mereka takut risiko melelang proyek besar.
