Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur mengingatkan pemerintah kabupaten Bondowoso agar hati-hati dalam pelaporan belanja modal. Utamanya, belanja modal infrastruktur, seperti jalan dan jembatan.
Hal itu disampaikan oleh, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin usai melakukan pertemuan awal pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2024 di Pendopo Kabupaten Bondowoso, pada Selasa (11/2/2025).
“Yang beresiko lainnya yakni belanja modal. Seperti jalan, jembatan,” jelasnya.
Ia menerangkan, khususnya di Bondowoso pihaknya ada concern terhadap laporan yang dinilainya beresiko. Seperti, penerimaan pendapatan dan belanja modal. Untuk belanja modal pihaknyaknya mencontohkan belanja modal jalan, jembatan, dan lainnya.
Namun begitu, ia menegaskan untuk temuan masih akan direlease setelah laporan hasil sementara dan konfirmasi pada satuan kerja selesai dilakukan.
Saat ini sendiri, BPK Jatim ke Bondowoso melakukan pemeriksaan di tahap pertama, interim.
“Menunggu, menyelesaikan dulu laporan keuangannya paling lambat hingga 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.
Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, mengaku arahan yang disampaikan BPK RI terkait belanja modal pendapatan daerah dinilainya hal biasa. Karena di semua Pemda tidak mungkin langsung sempurna LKPD nya.
“Di semua Pemda kan tidak mungkin langsung sempurna. Pasti kan ada catatan, itu yang perlu pembenahan,” ujarnya.
Namun begitu, Hadi menegaskan optimisnya pelaporan LKPD anggaran 2024 akan selesai sesuai tenggat waktu. Meski saat ini akan masuk fase transisi pemerintahan bupati dan wakil bupati baru.
“InsyAllah pasti, teman-teman sudah berupaya maksimal,” terangnya.
Kepala Inspektorat Bondowoso, Ahmad, menambahkan, untuk LKPD anggaran 2024 ini masih baru memasuki pemeriksaan pendahuluan. Yakni, mengumpulkan data dan informasi. Kemudian, setelah penyerahan laporan keuangan unaudited, baru akan dilakukan pemeriksaan terperinci.
“Waktunya ini ditentukan berapa hari,” tandasnya.
Sumber: tribunjombang.jawapos.com
