Pemkab Jombang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini membuktikan Pemkab Jombang mampu mempertahankan kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk yang ketiga kalinya secara beruntun. Sebab, sebelumnya pada LKPD 2013 dan LKPD 2014 Pemkab Jombang juga mendapatkan status atau predikat WTP.
Adapun parameter keberhasilan Pemkab Jombang dalam meraih status opini WTP antara lain, administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik, sempurna, dan bersih.
Piagam atas predikat WTP diserahkan secara langsung Ketua BPK RI Perwakilan Jatim Novian Herodwijanto, diterima oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko di Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur di Sidoarjo, Selasa (31/5).
Bupati Nyono Suharli sepulang dari Sidoarjo, usai menerima piagam mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas seluruh pihak yang dianggapnya berjasa dalam pembangunan di Kabupaten Jombang.
“Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat. Baik dari jajaran birokrasi, DPRD, penegak hukum, dunia usaha, lembaga sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama atas peran serta, kerja sama, dan dukungannya terhadap pelaksanaan pembangunan di Jombang,” kata Bupati Nyono Suharli.
Dijelaskan Bupati Nyono Suharli, predikat WTP dari BPK RI merupakan buah kerja keras dari semua jajaran aparatur, dari tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sampai tenaga teknis yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan sesuai standardisasi akuntansi pemerintah.
“Dan opini WTP dari BPK ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami dan seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Jombang untuk terus menyempurnakan laporan keuangan secara baik dan benar,” jelasnya.
Bupati Nyono Suharli berharap ke depan Pemkab Jombang kembali membawa predikat WTP dari BPK. Meskipun hal itu tidak mudah, sebab masih perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
