Pemerintah kabupaten (pemkab) Mojokerto berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (31/5) sore.
Prestasi dua tahun berturut-turut sejak diberlakukannya sistem laporan berbasis akrual ini diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jatim Novian Herodwijanto. Raihan WTP merupakan bentuk dari kesesuaian laporan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. WTP yang diraih Pemkab Mojokerto ini juga menandakan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan dinilai sangat baik.
“Tahun 2015 merupakan tahun perdana diberlakukannya basis akrual pada laporan keuangan daerah. Tentu ini merupakan tantangan tersendiri, tak hanya bagi pemerintah daerah namun juga bagi kami selaku pemeriksa,” kata Novian dalam sambutannya.
Laporan keuangan harus memenuhi 7 unsur penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan kriteria laporan harus sesuai Standar Administrasi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan pada perundang-undangan, dan kecukupan informasi.
“Dasar kami adalah kewajaran, artinya wajar dalam hal materialistis baik kuantitatif maupun kualitatif. Ada 4 opini yang kita berikan, yakni WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tidak Wajar, dan Disclaimer. Format yang kita beri juga sudah diperbarui dengan standar yang lebih informatif. Tiap lembar tersaji dengan sub-sub judul yang lebih jelas dan rinci agar mudah dipahami,” tambah Novian.
Buah Kerja Keras
Bupati Mustofa Kamal Pasa mengungkapkan, penghargaan ini merupakan capaian dari kerja keras maupun kolektif dari semua pihak di Pemkab Mojokerto.
“Opini WTP harus kita pertahankan, dengan kedisiplinan dan motivasi semua pihak. WTP adalah bagian perwujudan E-Goverment dan juga good governance, yang nantinya mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan sasaran tertib secara administrasi,” kata Bupati.
Ia mengajak semua pihak di Pemkab Mojokerto untuk bersama terus melakukan pembenahan terutama dalam model input dan impact keuangan sehingga laporan keuangan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
“Akrual tergolong baru, namun kita akan terus belajar menjadi lebih maksimal. Akrual basis menjadikan semua pencatatan menjadi lebih riil lagi, terutama di bidang barang dan jasa sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto yang terus memberi dukungan kepada Pemkab Mojokerto sehingga dua tahun berturut-turut bisa mempertahankan WTP,” tuturnya.
