Pemerintah Kota Batu telah menyalurkan dana bantuan sosial Rp 16,9 miliar sejak awal Agustus. DPRD Kota Batu menilai penyerapan bantuan tersebut masih kurang maksimal karena data yang belum akurat.
Hal ini disampaikan dalam dialog interaktif bertajuk ‘Jaga Bansos Kawal Distribusi Bansos Covid-19 Kota Batu’ yang digelar di Pendopo Balaikota Among Tani Kota Batu, Rabu (2/9). Sebagai pembicara yakni Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Nurrochman dan Kepala Dinsos Kota Batu Ririk Mashuri. Serta satu narasumber yang terhubung virtual, yakni Kepala Satgas Pencegahan Korwil VI KPK RI, Arief Nurcahyo.
Dewanti memaparkan, total bansos yang disalurkan awal Agustus mencapai Rp 16,9 miliar. Rinciannya, bantuan sosial tunai data terpadu kesejahteraan sosial (BST-DTKS) terealisasi Rp 835 juta. Lalu top up BST Pemprov Jatim terealisasi Rp 3,83 miliar.
Bantuan BST non DTKS dari pemerintah pusat terealisasi Rp 3,34 miliar. Selanjutnya, BST non DTKS kepada kelompok masyarakat yang tak menerima program bantuan apapun, terealisasi terealisasi Rp 7,56 miliar.
“Sudah kami salurkan. Ada yang belum dapat karena beberapa alasan, mungkin karena tidak datang, terlambat menerima. Anggaran yang tak terserap akan dikembalikan ke kas negara,” ujar dia.
Tak Ada Indikasi
Kepala Satgas Pencegahan Korwil VI KPK RI, Arief Nurcahyo menuturkan, di Kota Batu masih belum ditemukan indikasi pelanggaran dana bansos. Berdasarkan analisa KPK, ada beberapa potensi korupsi bansos, meliputi pendataan dilakukan serampangan, penerima salah sasaran, penggelapan bantuan, dan pungli oleh petugas penyalur bansos.
“Kami apresiasi Pemkot Batu yang telah mengambil langkah-langkah menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui aplikasi Jaga Bansos KPK,” ucap Arief.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurrochman mengatakan, penyaluran bansos tak terserap maksimal. Kendala ada pada data yang kurang akurat.
