Pemkot Probolinggo menambah anggaran Rp 1,7 miliar dalam APBD 2019 untuk program pendidikan gratis. Dengan tambahan tersebut, anggaran pendidikan gratis menjadi Rp 22 miliar. Namun terdapat dua lembaga SD swasta menolak bosda yang diberikan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Disdikpora) Kota Probolinggo, M. Maskur, Minggu (25/11) mengatakan, anggaran tersebut akan dibagikan ke lembaga-lembaga pendidikan negeri maupun swasta dalam bentuk Bosda.
Bosda ini akan melengkapi anggaran BOS dari pemerintah pusat yang diterima lembaga pendidikan. Besaran BOS untuk setiap lembaga, disesuaikan dengan jumlah murid sehingga nominal yang diterima tidak sama, ujarnya. Dengan anggaran Bosda ini, pendidikan di Kota Probolinggo menjadi gratis untuk lembaga negeri dari jenjang SD sampai SMP. Sedangkan untuk swasta, belum.
“Tapi pemerintah tidak menutup mata terhadap lembaga swasta. Lembaga swasta juga mendapat Bosda,” kata Maskur.
Untuk SD negeri, setiap pelajar mendapat Bosda Rp 66 ribu per bulan. Sedangkan untuk jenjang SMP, setiap pelajar mendapatkan Bosda Rp 83 ribu per bulan. Adapun untuk MI atau lembaga swasta, setiap pelajar mendapatkan Bosda senilai Rp 40 ribu per bulan. Sedangkan untuk jenjang MTs, setiap pelajar mendapatkan Bosda sebesar Rp 50 ribu per bulan, jelasnya. Di antara lembaga swasta yang menolak Bosda tersebut, yaitu SDK Materi Dei, dan SD Integral.
