Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang ketujuh kalinya ini diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2017.
LHP BPK atas LKPD Provinsi Jatim ini diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Ir Isma Yatun MT kepada Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Pimpinan DPRD Jatim pada acara Sidang Paripurna Istimewa di DPRD Jatim, Surabaya, Jumat (25/5).
Usai acara penyerahan laporan keuangan, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, menyampaikan terima kasih kepada Perwakilan BPK Provinsi Jatim yang telah memeriksa dan membina unit keuangan dan aset Pemprov Jatim. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang pada akhirnya menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK. “Temuan hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar koreksi dan segera ditindaklanjuti sehingga pengelolaan keuangan dan aset di Jatim lebih baik lagi,” ungkapnya.
Pakde Karwo menambahkan, diraihnya kembali opini WTP kali ini tak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Pemprov Jatim dalam meningkatkan kinerja, khususnya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Selain itu, Pemprov Jatim telah melakukan langkah-langkah strategis dalam memantapkan komitmen aparatur dan kapasitas aparat pengelola keuangan dan aset.
“Dalam melaksanakan dan penyusunan laporan keuangan dan aset, kami juga selalu mempedomani hasil temuan-temuan BPK tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Menurutnya, diraihnya opini WTP ketujuh kalinya ini bukan hanya sekedar penghargaan, namun bentuk pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan. Apalagi, Pemprov Jatim sudah on the track dengan adanya dukungan aplikasi keuangan dan aset yang handal seperti e-newbudgeting. “Sistem ebudgeting yang sekarang menjadi e-newbudgeting merupakan pembenahan pada sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang kami miliki,” urainya.
Terkait temuan BPK untuk LHP atas LKPD Pemprov Jatim Tahun 2017, Pakde menjelaskan jauh lebih sedikit dari tahun sebelumnya dan perbaikannya hanya di sisi administrasi saja. Salah satunya temuannya yakni masalah serah terima aset tetap dari 38 kabupaten/kota atas pengalihan kewenangan pendidikan menengah negeri. Hal ini dikarenakan proseduralnya di pemerintah pusat memang belum selesai, karena proses penyerahan aset harus melalui Kemendikbud, Kemenkeu baru ke Pemprov. “Kami terus melakukan update terkait masalah ini, namun semuanya harus sesuai prosedural yang ada,” tegasnya.
Sebagai Bentuk Komitmen
Pakde Karwo berharap, dengan capaian WTP ini, para pemangku kepentingan tidak melihat hanya sebatas prestasi administratif yang normatif semata. Namun, harus dimaknai sebagai bentuk komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola keuangan Pemprov Jatim.
“Saya minta seluruh instansi yang mengelola keuangan dan aset terus menerus berbenah diri dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik,” pungkasnya.
Anggota V BPK RI Ir Isma Yatun MT menyampaikan, opini WTP yang diperoleh Pemprov Jatim ini sama dengan Tahun Anggaran (TA) 2015 dan 2016. Pemberian opini WTP ini juga telah sesuai dengan kriteria pada peraturan perundang-undangan, di antaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Tahun ini, lanjut Isma, BPK memberi penekanan atas serah terima aset tetap dan personil dari 38 pemkab/kota kepada Pemprov Jatim terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah negeri, sesuai UU No. 23/2014. Akibat penyerahan ini maka terjadi peningkatan aset milik Pemprov Jatim yang cukup signifikan. Karena itu, harapannya Pemprov segera menginventarisasi dan memverifikasi jumlah aset yang belum dan sudah diterima.
Pihaknya berharap, Pemprov Jatim tetap melakukan upaya terbaik untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemprov Jatim. Turut hadir Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, Plt Kepala Perwakilan BPK Jatim Ayub Amali MM Ak CA, para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, dan anggota DPRD Jatim.
Artikel ini juga telah tayang di surya.co.id dengan judul “Pemprov Jatim Kembali Raih Opini WTP Ketujuh Kalinya“, http://surabaya.tribunnews.com/2018/05/25/pemprov-jatim-kembali-raih-opini-wtp-ketujuh-kalinya
