Rangkaian penghargaan yang diterima Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus bertambah menjelang akhir tahun. Yang terbaru adalah Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Khofifah menerima penghargaan itu bersama 13 pimpinan kementerian, lembaga, atau pemda di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Selasa lalu (10/12).
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi MenPAN RB Tjahjo Kumolo. Khofifah dinilai memiliki komitmen besar melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan transparan. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga berhasil membangun zona integritas secara masif, sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk enam unit layanan.
Pemprov Jatim juga mencetak prestasi sebagai pemprov penerima penghargaan terbanyak dari seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan. Dengan syarat, pimpinan dan jajarannya berkomitmen kuat memberantas korupsi serta meningkatkan pelayanan melalui reformasi birokrasi.
Yang istimewa, tahun ini merupakan kali pertama Pemprov Jatim meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Republik Indonesia.
Sedikitnya enam unit kerja Pemprov Jatim berhak menyandang predikat WBK. Yaitu, masing-masing UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jatim, serta UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember Disperindag Provinsi Jatim. Selain itu, ada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. Selanjutnya adalah UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Jatim, RSU Haji Surabaya, dan RSU Jiwa Menur Surabaya.
“Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata kelola pemerintahan yang Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntabel-Responsive (CETTAR). Saya ucapkan terima kasih kepada unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK, semoga ini bisa memotivasi dan diikuti unit kerja lainnya. Semoga masyarakat Jawa Timur makin mudah mengakses berbagai layanan publik,” ungkap Khofifah di Jakarta.
Menurut Khofifah, penghargaan WBK merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 21 tahun reformasi. Khofifah mengatakan, Oktober lalu Laporan Keuangan Pemprov Jatim juga mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Raihan WBK ini berseiring dengan status WTP tersebut. Setelah ini Pemprov Jatim menargetkan predikat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” ujarnya.
