Rencana Pemerintah Kota Batu mengucurkan penambahan modal untuk PT Batu Wisata Resources (BWR) sebesar Rp 2,5 miliar dikritik banyak kalangan. Aktivis Malang Corruption Watch (MCW) menilai, penggunaan uang rakyat untuk PT BWR mubazir.
Oleh karena itu, rencana tersebut harus dievaluasi ulang pada pembahasan rancangan perubahan anggaran kegiatan (PAK) APBD Kota Batu 2015.
Menurut Divisi Korupsi Politik MCW, Taher Bugis, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Batu TA 2013 Nomor 88.B/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 tanggal 30 Mei 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan PT BWR sudah tidak beroperasi dan tidak menyusun laporan keuangan. Dana yang telah disertakan Pemerintah Kota Batu pada PT BWR saat pendiriannya tahun 2010 sebesar Rp 2 miliar berpotensi tidak akan kembali karena ketidakjelasan going concern PT BWR.
“Kalau PT BWR kembali disuntik dengan dana segar, maka potensi kerugian negara tambah besar. Karena modal awal Rp 2 miliar untuk perusahaan milik daerah itu sudah tidak kembali karena usahanya bangkrut,” kata Taher.
Selain menyoroti tentang rencana pemerintah untuk menambah modal usaha PT BWR, MCW juga menyoal tentang besar belanja hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Batu. Diterangkan tahun 2014 belanja hibah sebesar Rp 61,6 miliar. Namun di dalam pengelolaannya masih belum maksimal.
Menurut Taher, saat pembahasan PAK APBD Kota Batu tahun 2015, anggota DPRD Kota Batu harus lebih serius mencermati setiap pengalihan anggaran yang diusulkan pemerintah. “Saran kami, daripada menambah modal PT BWR, lebih baik anggarannya untuk menambah biaya pendidikan dan kesehatan. Apalagi saat ini di Dinas Kesehatan Kota Batu sedang krisis obat,” ujarnya.
