Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023. Hasilnya, pemprov maupun 38 pemkab/pemkot se-Jatim mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Meski demikian, bukan berarti LHP hampir semua pemerintah daerah tanpa cela. BPK masih mendapati sejumlah temuan terkait penggunaan maupun pelaporan. Tak hanya itu, lembaga itu juga memberi beberapa catatan.
“LKPD seluruh pemerintah daerah memang sudah memenuhi syarat penyusunan. Namun, masih ada temuan yang perlu ditindaklanjuti. Kesalahan yang berulang juga masih ada,” kata Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi seusai penyerahan LHP di kantor BPK di Surabaya kemarin.
Temuan dari petugas pemeriksa di setiap daerah berbeda-beda. Diantaranya, proyek APBD yang volumenya tidak sesuai rencana yang sudah ditetapkan.
