Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mencari formulasi untuk masuk dan mengaudit pengelolaan dana desa. Lazimnya, anggaran dari negara harus diaudit BPK, maka dana desa harusnya melalui proses yang sama.
“Khusus dana desa kami sedang mencari formulasinya. Penggunaan dana desa relatif belum banyak tersentuh, padahal tanpa kontrol dari BPK, pengelolaan dana desa bakal lebih riskan dan rawan diselewengkan,” ujar Bahrullah Akbar, Wakil Ketua BPK melalui pesan tertulis, Sabtu (5/8).
Bahrullah menyatakan, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sangat penting. Sebab BPK menengarai potensi penyelewengannya cukup tinggi. Di samping itu, berdasarkan pengalaman audit anggaran dana desa yang berasal dari APBD, banyak kepala daerah yang ditahan lantaran menyelewengkan dana tersebut.
