Pemerintah menyatakan dana desa sudah tersalurkan 100% dari pusat ke daerah. Pemerintah pun mulai menyiapkan skema pengawasan superketat dalam proses pencairan dari kabupaten ke desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, dana desa tahap pertama sebanyak Rp 8,28 triliun sudah dicairkan ke seluruh daerah. Sekarang dana yang sudah cair itu tinggal menunggu proses penyaluran dari kabupaten ke desa-desa. Meski sudah banyak desa yang menerima, Marwan tetap mengingatkan penyalurannya harus hati-hati.
Politikus PKB ini mengatakan, sistem pengawasan berlapis salah satunya dengan pendamping desa. Pihaknya sudah menerjunkan mantan fasilitator PNPM selama empat bulan untuk melakukan identifikasi aset yang selama ini sudah dikerjakan desa selama beberapa tahun seperti sarana prasarana, kegiatan ekonomi, dan sebagainya.
Pengawasan kedua, beberapa kementerian termasuk Kemendes PDTT sudah membentuk task force yang akan mengawasi penyaluran dana desa. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turut mengawasi penyaluran karena BPK yang ditugasi untuk mengaudit.
Menurut Marwan, kehati-hatian dalam bentuk pengawasan ini penting karena tahun depan dana desa akan naik dua kali lipat. Jika tahun ini dana desa mencapai Rp 20 triliun, tahun depan naik Rp 40 triliun. Dana itu belum lagi ditambah dengan dana lain yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sementara itu, Bupati Bondowoso Amin Said Husni menyatakan, dana desa yang dialokasikan dari APBN sudah ditransfer seluruhnya ke rekening desa. Saat ini ada 209 desa dan 10 kelurahan di Bondowoso. Dari jumlah itu, 171 di antaranya kepala desa baru. Dia pun berharap dana desa dapat segera dimanfaatkan warga desa untuk membangun infrastruktur.
