Pusat Data Keuangan Negara yang dapat dilihat secara real time dan online memungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengetahui adanya penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pemilu mendatang. ‘Sistem elektronik ini dapat dijadikan semacam kamera pemantau, sehingga BPK dapat mengawasi setiap saat,” tutur Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo kemarin. Melalui sistem data terpusat ini,BPK dapat melihat semua transaksi atau pembukaan rekening yang dilakukan pemerintah. Selain itu, BPK dapat melakukan penelusuran secara resmi dengan izin dari pihak pemerintahan. Dengan demikian, masalah dalam pengelolaan keuangan negara serta penyimpangan anggaran pelaksanaan di kantor pusat pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah bisa langsung diketahui.Selengkapnya
